Salah satu pengacara Hasto, Maqdir Ismail, mengklaim KPK kerap aktif usut TPPU Syahrul Yasin Limpo (SYL) sejak Febri Diansyah membela Hasto. Berita mengenai dugaan penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kantor lama Febri Diansyah menjadi sorotan penting dalam konteks pengawasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Febri Diansyah, yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara KPK, memiliki peranan strategis dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, jika ada indikasi keterlibatan dalam aktivitas yang mencurigakan, hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas lembaga seperti KPK itu sendiri. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa pihak yang diwakili oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, merasa mempertanyakan alasan di balik penyelidikan ini. Ini menunjukkan bahwa berita ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memberikan efek domino pada persepsi publik mengenai kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Setiap langkah KPK harus transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan dugaan adanya agenda politik di balik penyelidikan tersebut. Lebih jauh, penting untuk menilai bagaimana pengaruh berita ini terhadap masyarakat. Ketika institusi penegak hukum, seperti KPK, berada di tengah sorotan, masyarakat cenderung menjadi skeptis. Hal ini menuntut KPK untuk bekerja lebih keras dalam menjaga reputasinya dan memastikan bahwa setiap investigasi dilakukan dengan mengikuti standar yang tinggi, sehingga tidak ada ruang untuk spekulasi mengenai motif politik atau pengaburan fakta. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif akan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, dalam konteks politik yang lebih luas, langkah KPK ini bisa dianggap sebagai bagian dari dinamika yang lebih besar dalam politik Indonesia. Penggunaan lembaga pemberantasan korupsi untuk kepentingan politik tertentu bisa menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi KPK untuk menjaga independensinya, sehingga tetap berfokus pada misi inti mereka yang bertujuan memberantas korupsi tanpa terpengaruh oleh agenda politik. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan tantangan yang dihadapi KPK dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Masyarakat berharap agar proses penyelidikan bisa berjalan tanpa tekanan dan campur tangan dari pihak manapun, serta berujung pada penegakan hukum yang adil. Di tengah ketidakpastian ini, penting bagi publik untuk tetap kritis, tetapi juga tidak melupakan prinsip asas praduga tak bersalah, yang harus dihormati selama proses hukum berlangsung. Penyelesaian kasus ini dengan transparansi dan keadilan akan sangat menentukan kredibilitas KPK di mata masyarakat.