Anggota Komisi E DPRD DKI Elva Farhi Qolbina meminta pemerintah untuk memonitor dampak penyakit akibat uji coba RDF rorotan secara intens. Berita mengenai legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyentil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan program RDF (Refused Derived Fuel) di Rorotan menarik untuk dianalisis. Konteks yang dihadirkan dalam berita ini menunjukkan adanya urgensi dalam menangani masalah sampah dan pengelolaannya yang sudah lama menjadi perhatian publik. Penyebutan bahwa "jangan tunggu ada korban" menunjukkan ketidakpuasan terhadap lambatnya respons pemerintah dalam mengambil tindakan preventif dan proaktif terhadap masalah ini. Dari sudut pandang legislatif, pernyataan tersebut mencerminkan fungsi kontrol dan pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para wakil rakyat. Legislator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks ini, penegasan untuk tidak menunggu adanya korban mencerminkan kekhawatiran yang mendalam akan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin muncul akibat pengelolaan sampah yang kurang baik. RDF, sebagai alternatif bahan bakar dari sampah, merupakan sebuah inovasi yang memiliki potensi untuk mengurangi volume sampah dan konflik yang muncul terkait tempat pembuangan akhir (TPA). Namun, implementasi teknologi ini harus didukung oleh kematangan kebijakan, infrastruktur yang memadai, serta edukasi dan partisipasi masyarakat. Apabila pemerintah tidak responsif terhadap kritik dan masukan dari legislator dan masyarakat, maka bisa jadi inisiatif yang baik akan terhambat dan menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Selain itu, isu pengelolaan sampah merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Frasa “jangan tunggu ada korban” juga mengisyaratkan bahwa penanganan masalah ini harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa isu kebersihan dan kesehatan kota adalah prioritas yang tidak bisa ditunda. Dalam era transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat, kritik dari legislator kepada pemerintah juga mencerminkan harapan agar pemerintah lebih terbuka tentang proses pengambilan keputusan dan situasi terkini terkait pengelolaan sampah di Jakarta. Komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan legislator akan sangat penting dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini adalah langkah yang tepat dan efektif. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta semua pihak dalam menjalankan dan mengawasi program-program yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Dewan legislatif seharusnya menjadi suara masyarakat dan pengingat bagi pemerintah untuk bertindak lebih cepat dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Respons cepat dan transparan dari Pemprov DKI dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.