Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan, THR ini diberikan kepada tenaga honorer dengan masa kerja di atas satu tahun. Berita mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk honorer di Metro yang dilakukan secara bertahap dan hanya untuk mereka yang memiliki masa kerja di atas satu tahun menunjukkan adanya langkah positif sekaligus tantangan dalam pengelolaan anggaran dan kesejahteraan tenaga honorer. Di satu sisi, pencairan THR adalah bentuk penghargaan atas kerja keras para honorer yang berkontribusi pada pelayanan publik. Namun, ketentuan yang membatasi penerimaan THR hanya untuk honorer dengan masa kerja di atas satu tahun dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kepastian bagi mereka yang baru bergabung. Kebijakan ini mungkin didasarkan pada pertimbangan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Penerapan THR secara bertahap menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa pencairan dana tersebut tidak membebani anggaran secara berlebihan. Namun, di sisi lain, hal ini juga bisa memberikan dampak negatif bagi motivasi honorer baru yang mungkin merasa diabaikan atau kurang dihargai, meskipun mereka juga berkontribusi dalam pekerjaan sehari-hari. Kesejahteraan tenaga honorer adalah isu penting yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, keputusan untuk hanya memberikan THR kepada honorer dengan masa kerja lebih dari satu tahun bisa mendorong ketidakpuasan di kalangan honorer baru, yang mungkin merasa bahwa kontribusi dan komitmen mereka tidak dihargai sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan penurunan semangat kerja dan keterlibatan mereka dalam tugas-tugas yang diemban. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, yang dapat mencakup pengakuan untuk semua honorer, meskipun dengan proporsi atau nilai berbeda sesuai dengan masa kerja. Strategi lain yang bisa dipertimbangkan adalah monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan hak-hak honorer. Dengan transparansi dan komunikasi yang baik, pemerintah dapat menjelaskan alasan di balik kebijakan ini sehingga para honorer dapat lebih memahami situasi yang dihadapi dan merasakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari sistem. Pemberian THR yang bertahap ini sebaiknya juga diimbangi dengan rencana jangka panjang untuk memperbaiki status dan perlindungan hak-hak honorer di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga honorer harus menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan tidak hanya ketersediaan anggaran saat ini, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap moral dan motivasi kerja para honorer. Dengan pendekatan yang inklusif dan adil, diharapkan semua honorer dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini dan berkontribusi lebih maksimal terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah.