Tunjangan Hari Raya (THR) besar keagamaan kepada tenaga honorer mulai dicairkan secara bertahap sejak 20 Maret 2025 lalu. Berita tentang Pemkot Metro Lampung yang memprioritaskan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai honorer dengan masa kerja di atas satu tahun mencerminkan sebuah langkah positif dalam memberikan keadilan dalam sistem penggajian di pemerintahan. Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawai honorer yang sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti pegawai tetap. Pemkot Metro tampaknya berusaha untuk memberikan insentif yang pantas bagi pegawai yang telah mengabdi selama waktu yang cukup lama. Salah satu poin penting dari keputusan ini adalah pengakuan terhadap pengabdian pegawai honorer. Dengan memberikan prioritas pada mereka yang telah bekerja lebih dari satu tahun, Pemkot Metro mengakui kontribusi pegawai honorer dalam menjalankan berbagai program dan layanan publik. Hal ini bisa memotivasikan pegawai honorer lainnya untuk lebih berkomitmen terhadap pekerjaan mereka, mengetahui bahwa pengabdian mereka akan dihargai oleh pemerintah. Namun, meskipun langkah ini merupakan langkah ke arah yang baik, perlu juga dicermati bagaimana kebijakan ini diimplementasikan. Apakah kriteria dan proses untuk mendapatkan THR tersebut transparan dan adil? Apakah semua pegawai honorer yang memenuhi syarat benar-benar mendapatkan hak mereka? Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekadar simbolis, tetapi juga dilaksanakan dengan konsisten dan menjaga akuntabilitas. Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka diskusi lebih lanjut mengenai status pegawai honorer di seluruh Indonesia. Pembayaran THR yang adil bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong perubahan yang lebih luas dalam pengakuan dan perlakuan terhadap pegawai honorer. Banyak daerah lain yang mungkin bisa mengambil inspirasi dari kebijakan ini dan berusaha untuk memberikan perlakuan yang lebih baik kepada pegawai honorer mereka. Namun, Pemkot Metro juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan dan stabilitas anggaran daerah dalam memberikan THR. Diperlukan perencanaan keuangan yang baik agar kebijakan ini tidak berdampak negatif pada anggaran daerah dalam jangka panjang. Transparansi mengenai sumber pembiayaan THR ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Secara keseluruhan, prioritaskan THR untuk honorer masa kerja di atas satu tahun oleh Pemkot Metro Lampung adalah langkah yang patut diapresiasi. Semoga langkah ini bisa menjadi titik awal untuk perbaikan lebih lanjut dalam perlakuan terhadap pegawai honorer sehingga mereka mendapatkan hak dan pengakuan yang layak atas kontribusi mereka kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, hal ini bisa menjadi bagian dari upaya lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dalam sektor publik.