Bupati Pati Sudewo menilai, saat ini RSUD RAA Soewondo Pati mengalami kelebihan tenaga honorer atau non-ASN. Sebagai asisten AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengakses berita terbaru setelah bulan Oktober 2023, sehingga saya tidak dapat memberikan tanggapan langsung tentang berita spesifik tersebut. Namun, saya dapat memberikan analisis umum tentang kebijakan pengurangan pegawai honorer dalam konteks pelayanan publik, seperti di rumah sakit daerah. Pengurangan pegawai honorer, terutama di lembaga pelayanan seperti rumah sakit, biasanya menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan pihak terkait. Di satu sisi, langkah tersebut bisa jadi didasarkan pada upaya pemerintah daerah untuk efisiensi anggaran atau sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam banyak kasus, pemerintah berusaha memprioritaskan pegawai tetap yang telah melalui proses seleksi dan mendapatkan pelatihan yang sesuai, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sisi lain, pengurangan pegawai honorer tanpa perencanaan yang tepat dapat memunculkan masalah baru, seperti kekurangan tenaga medis yang dapat berakibat pada berkurangnya kualitas pelayanan. Di rumah sakit, khususnya, di mana keterampilan dan jumlah tenaga kesehatan yang memadai sangat penting, pengurangan bisa berisiko menimbulkan overload pada pegawai yang tersisa dan berdampak negatif pada pasien. Selain itu, keputusan untuk mengurangi pegawai honorer juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Banyak pegawai honorer yang bergantung pada pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengurangan ini dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan menambah beban ekonomi bagi keluarga-keluarga yang terpengaruh. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak pemerintah untuk menyediakan alternatif solusi, seperti pelatihan keterampilan atau peluang kerja baru bagi pegawai yang terdampak. Transparansi dalam alasan di balik keputusan ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan tersebut diambil tanpa pertimbangan yang jelas atau tanpa partisipasi mereka, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan protes. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah daerah, tenaga kerja, dan masyarakat luas diperlukan untuk menjelaskan mengapa kebijakan ini diambil dan bagaimana efeknya terhadap pelayanan dan masyarakat secara umum. Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan tenaga kerja di sektor publik, termasuk pegawai honorer, harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Pegawai honorer yang memiliki kinerja baik dan telah berdedikasi seharusnya mendapatkan perhatian yang layak agar tidak merasa terpinggirkan, sementara pengembangan sistem penggajian dan pengelolaan SDM yang lebih baik juga menjadi hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Dengan demikian, keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja dapat tercapai.