Massa aksi demo tolak UU TNI sempat melemparkan dua molotov dan beberapa kali petasan ke arah Gedung DPRD Kota Malang. Berita mengenai kebakaran di teras Gedung DPRD Kota Malang akibat aksi demonstrasi yang menolak UU TNI mencerminkan situasi sosial dan politik yang sedang tidak stabil di Indonesia. Demonstrasi semacam ini sering kali mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Dalam hal ini, aksi pembakaran yang melibatkan pelemparan molotov menunjukkan bahwa frustrasi dan kemarahan masyarakat dapat berujung pada tindakan yang merusak. Pertama-tama, kita perlu memahami konteks di balik penolakan terhadap UU TNI. Banyak pihak berargumen bahwa UU tersebut dapat mengganggu tatanan demokrasi dan keadilan, terutama jika melibatkan militer dalam urusan sipil. Oleh karena itu, demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Namun, penting untuk membedakan antara ekspresi pendapat yang sehat dengan tindakan anarkis yang dapat merugikan banyak pihak. Kebakaran di gedung pemerintah, meskipun merupakan bentuk protes, justru bisa mengalihkan fokus dari isu yang lebih besar yang ingin disampaikan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan stigma negatif terhadap gerakan protes yang sebenarnya memiliki tujuan baik, yakni mendorong perubahan dan keadilan. Merusak fasilitas publik tidak akan menyelesaikan masalah substanstif yang ada; malah dapat memperparah retorika dan mendorong tindakan represif dari pihak berwenang. Satu hal yang perlu diingat adalah pentingnya dialog antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi dan keluhan rakyat, sementara masyarakat juga harus menghargai proses demokrasi yang ada. Kita perlu menciptakan ruang bagi pertukaran pikiran yang konstruktif, di mana solusi dapat ditemukan tanpa harus mengorbankan keselamatan dan keamanan publik. Aksi demonstrasi yang diwarnai pelanggaran seperti ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Masyarakat harus menyadari bahwa kekerasan bukan solusi, dan pemerintah harus mengatasi masalah-masalah substansial yang memicu ketidakpuasan. Hanya dengan kerja sama dan saling pengertian antara semua elemen masyarakat, kita dapat membangun kondisi yang lebih baik dan mendorong demokrasi yang lebih sehat. Terakhir, penting bagi semua pihak untuk tetap berkomitmen pada nilai-nilai kebersamaan dan kedamaian. Bencana seperti kebakaran gedung tidak hanya mengancam fasilitas fisik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan apa yang seharusnya menjadi simbol representasi rakyat. Mari kita mencari jalan keluar yang damai dan konstruktif untuk semua tantangan yang kita hadapi.