Rerie sangat berharap para pihak terkait dapat terus meningkatkan kolaborasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di daerahnya masing-masing. Berita mengenai dorongan Wakil Ketua MPR untuk meningkatkan kolaborasi dalam menghapus praktik perkawinan anak adalah langkah yang sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak. Perkawinan anak merupakan isu serius yang tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Dengan adanya dorongan ini, diharapkan bisa memicu perhatian lebih dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, dan keluarga. Perkawinan anak sering kali terjadi karena berbagai faktor seperti kemiskinan, tradisi, dan kurangnya pendidikan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat krusial. Misalnya, edukasi tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari perkawinan pada usia dini harus digencarkan. Sekolah dan komunitas perlu dilibatkan dalam kampanye kesadaran untuk mengubah pola pikir masyarakat yang mungkin masih menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar atau bahkan tradisi. Tak hanya itu, program-program pemerintah yang mendukung pendidikan untuk anak perempuan juga perlu diperkuat. Pendidikan yang baik dapat memberikan anak perempuan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, berkontribusi pada ekonomi keluarga, dan menunda perkawinan hingga usia yang lebih dewasa. Ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari perkawinan anak dan memilih pendidikan sebagai prioritas utama. Kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi internasional dan LSM juga dapat mempercepat proses penghapusan perkawinan anak. Dalam hal ini, dukungan dana, pelatihan, dan pengembangan program yang relevan sangat dibutuhkan. Semua pihak harus saling mendukung dan bergotong royong untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan untuk menikah di usia muda. Namun, tantangan yang dihadapi dalam upaya ini tidaklah sedikit. Dalam beberapa masyarakat, norma dan budaya yang mendukung perkawinan anak masih kuat. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya harus diterapkan. Dialog yang konstruktif dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan keluarga adalah salah satu cara untuk mengubah pandangan tersebut secara bertahap. Akhirnya, untuk mencapai penghapusan perkawinan anak secara efektif, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Polisi, hakim, dan sistem peradilan juga harus dilibatkan untuk memastikan bahwa ada sanksi yang tegas bagi pelanggaran hukum mengenai perkawinan anak. Keberanian untuk berbicara dan bertindak harus ditunjukkan oleh setiap individu, karena ini adalah usaha kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Dengan semua langkah kolaboratif ini, kita bisa berharap untuk melihat perubahan yang signifikan dalam mengatasi isu perkawinan anak. Dorongan Wakil Ketua MPR adalah awal yang baik, dan semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar peluang kita untuk mencapai tujuan tersebut. Mari kita semua bersinergi demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih baik!