Melihat kondisi yang makin anarkis dan tak terkendali, maka pada pukul 18.41 WIB, polisi serta TNI langsung memukul mundur massa. Berita mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh massa Arek-Arek Malang terhadap pengesahan UU TNI tentunya menarik untuk disimak. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi yang sah, di mana masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Namun, ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan yang mengakibatkan luka pada petugas keamanan, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dinamika antara penegakan hukum dan hak berunjuk rasa. UU TNI sering menjadi bahan perdebatan karena menyangkut isu-isu sensitif yang berkaitan dengan otoritas militer, hak asasi manusia, dan pengawasan sipil. Banyak yang merasa bahwa aturan ini dapat membawa kembali praktik-praktik otoriter di negara kita. Dalam konteks ini, tuntutan massa sangatlah beralasan, mengingat sejarah panjang Indonesia yang tidak terlepas dari kontrol militer yang ketat. Suara rakyat dalam hal ini harus didengar dan dihargai. Namun, penting untuk memahami bahwa demonstrasi yang damai seharusnya menjadi tujuan. Ketika aksi protes berujung pada bentrok fisik dan melukai petugas keamanan, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk provokasi, kurangnya komunikasi antara demonstran dan pihak berwenang, atau bahkan pengaruh pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Plaza politik yang sehat harus mampu menjaga keseimbangan antara demonstrasi damai dan penegakan hukum yang tidak represif. Keberadaan petugas yang terluka dalam kejadian ini seharusnya menjadi titik refleksi bagi semua pihak. Pertama, penting untuk mengevaluasi bagaimana aparat menangani aksi demonstrasi ini. Apakah ada langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari kerusuhan dan menjaga keamanan semua pihak? Kedua, dari sisi massa, ada kebutuhan untuk menyadari bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan tidak merugikan. Penting bagi masyarakat sipil, termasuk para aktivis, untuk mengembangkan strategi unjuk rasa yang tidak hanya menitikberatkan pada penolakan terhadap suatu undang-undang, tetapi juga menawarkan solusi alternatif dan dialog yang membangun. Dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Tanpa dialog yang terbuka, kegaduhan seperti ini berpotensi berulang, menciptakan siklus ketidakpuasan yang tak berujung. Secara keseluruhan, insiden demonstrasi ini menggambarkan betapa pentingnya dialog dan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Kita perlu menciptakan ruang yang aman bagi setiap individu untuk mengekspresikan pendapat tanpa harus mengorbankan keselamatan fisik semua pihak terlibat. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan bersama dalam membangun demokrasi yang lebih sehat dan inklusif.