Heboh preman 'berseragam dinas' meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pedagang. Berita mengenai preman berseragam dinas yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dari pedagang menunjukkan sisi kelam dari penegakan hukum dan etika di masyarakat kita. Situasi ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dinas yang seharusnya melindungi masyarakat dari tindakan premanisme justru terlihat berkolaborasi dengan praktik yang merugikan mereka. Ini jelas menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi pedagang, yang mungkin merasa terpaksa untuk memenuhi permintaan tersebut demi menjaga kelangsungan usaha mereka. Dalam konteks ini, penting untuk melihat dampak jangka panjang dari perilaku semacam ini. Jika praktik premanisme terus dibiarkan, maka akan ada dampak negatif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pedagang yang merasa tertekan akan cenderung mengurangi usaha mereka, atau bahkan memutuskan untuk meninggalkan bisnis sepenuhnya. Hal ini tentu akan mengurangi lapangan kerja dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah tegas dari pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah ini dan mengembalikan rasa aman kepada para pedagang. Selain itu, di dalam kasus ini, kita juga perlu mempertanyakan sistem pengawasan internal yang ada di dalam institusi pemerintahan. Bagaimana mungkin tindakan illegal seperti ini dapat berlangsung selama empat tahun tanpa terdeteksi? Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, baik dari atasan maupun lembaga lain yang seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan investigasi. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dasar dalam menjalankan setiap program atau kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan yang merugikan masyarakat tidak dibiarkan. Pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai dinas juga perlu menjadi perhatian. Dalam banyak kasus, tindakan premanisme dapat diminimalisir dengan meningkatkan kesadaran etika dan tanggung jawab. Para pegawai perlu diarahkan untuk memahami peran mereka sebagai pelayan masyarakat, bukan penyalahguna kekuasaan. Program-program peningkatan kapasitas ini penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pemicu untuk lebih aktif dalam melaporkan tindakan-tindakan menyimpang yang mereka saksikan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari premanisme. Masyarakat harus berani bersuara dan tidak takut untuk melaporkan tindakan kriminal yang mereka hadapi, baik kepada pihak berwenang maupun melalui platform-platform yang ada. Secara keseluruhan, berita ini bukan hanya tentang satu tindakan premanisme, tetapi merupakan cerminan dari masalah yang lebih besar dalam masyarakat kita. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, serta masyarakat untuk dapat mengatasi praktik buruk tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang. Hanya dengan komitmen bersama, kita dapat berharap untuk menjadikan masyarakat yang lebih adil dan makmur.