Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah menyesalkan tindakan ricuh massa aksi demo tolak UU TNI. Tanpa anarki, anggota dewan siap menerima aspirasi dari massa aksi. Bagaimana tanggapan AI ? Berita mengenai DPRD Kota Malang yang menyebutkan penyesalan atas demo ricuh yang menolak UU TNI mencerminkan dinamika yang kompleks antara masyarakat, legislatif, dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi publik yang sah dan diakui dalam demokrasi. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau diabaikan, demonstrasi sering kali menjadi pilihan untuk menarik perhatian terhadap isu-isu yang dianggap krusial. Dari sudut pandang DPRD Kota Malang, penyesalan mereka terhadap kekacauan yang terjadi selama demonstrasi menunjukkan bahwa mereka menginginkan dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Tindakan ricuh dalam demonstrasi, meskipun bisa dimaklumi dalam konteks frustrasi sosial, tidak membawa hasil yang diinginkan. DPRD perlu memahami bahwa tindakan anarkis atau kekerasan justru dapat mereduksi pesan yang ingin disampaikan oleh para demonstran dan bisa memicu reaksi negatif dari pihak lain, termasuk penegak hukum. Satu sisi positif dari peristiwa ini adalah peningkatan kesadaran publik mengenai UU TNI dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Namun, kericuhan tersebut justru bisa menimbulkan kesalahpahaman terkait substansi dari UU itu sendiri. Hal ini menambah tantangan bagi DPRD dan pemerintah dalam menjelaskan mengapa undang-undang tersebut diperlukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik semacam ini. DPRD dapat berperan sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Mereka perlu mengadakan forum-forum diskusi atau kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami konteks dan tujuan dari UU TNI tersebut, serta memberikan ruang bagi kritik yang konstruktif. Terlebih lagi, insiden tersebut menggambarkan perlunya penanganan yang lebih baik terhadap unjuk rasa. Penegakan hukum yang berlebihan sering kali memicu perlawanan lebih lanjut dari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat keamanan untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang profesional dan menghormati Hak Asasi Manusia, sekaligus menjaga ketertiban umum. Akhirnya, respons DPRD yang menyayangkan kekacauan dalam demonstrasi ini bisa menjadi titik awal untuk mendorong perbaikan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Dengan memahami akar permasalahan dan berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi potensi bentrokan di masa mendatang. Dialog yang terbuka dan inklusif adalah langkah penting bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat.