Peltu Lubis ternyata sempat mendapat teguran dari Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto terkati judi sabung ayam. Berita yang berjudul 'Peltu Lubis Pernah Sogok AKP Lusiyanto usai Ditegur Soal Judi Sabung Ayam, Kompolnas: Tapi Ditolak' mencerminkan isu serius yang merembet ke dalam sistem penegakan hukum dan transparansi di Indonesia. Kasus ini menunjukan adanya dugaan praktik korupsi dan sogokan dalam institusi kepolisian, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Publik tentunya bereaksi terhadap berita semacam ini, karena maraknya informasi tentang praktik ilegal yang merusak integritas aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bagaimana tindakan Peltu Lubis, jika terbukti benar, mencerminkan situasi di mana anggota kepolisian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga norma moral dan etika. Penegakan hukum yang adil dan tegas sangat diperlukan agar masyarakat dapat merasa aman dan percaya pada institusi kepolisian. Sogokan yang ditawari dan ditolak ini menggambarkan adanya kesadaran di pihak AKP Lusiyanto tentang pentingnya menjaga integritas, meskipun hal tersebut menunjukkan tantangan internal yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus-kasus terkait judi dan praktik korupsi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memiliki peranan penting dalam menjadikan pengawasan terhadap institusi kepolisian menjadi lebih transparan, dan mempertahankan akuntabilitas. Respons dari Kompolnas terhadap situasi seperti ini harus menjadi sinyal bahwa penegakan disiplin di dalam kepolisian harus diprioritaskan. Ini juga merupakan kesempatan bagi Kompolnas untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan investigasi yang transparan dan tindakan yang nyata terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam skandal semacam ini. Permasalahan judi sabung ayam dan praktik korupsi menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas ilegal. Masyarakat berhak untuk menuntut penegakan hukum yang tegas dan bebas dari kolusi. Dalam konteks ini, sangat diperlukan gerakan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga independen lainnya untuk memberi tekanan agar kasus-kasus seperti ini disikapi dengan serius. Adalah krusial agar pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan sogokan ini segera diinvestigasi dan, jika perlu, diproses secara hukum. Keberanian AKP Lusiyanto untuk menolak sogokkan tersebut harus dipuji dan dilihat sebagai contoh baik untuk anggota kepolisian lainnya. Namun, hal ini juga harus menjadi panggilan bagi instansi bernama polisi untuk memperbaiki sistem dan menjadikannya lebih transparan dan akuntabel. Dari sudut pandang hukum, kasus ini dapat menjadi tolok ukur bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika investasi dalam pencegahan korupsi dianggap tidak memadai, maka kepercayaan publik akan terus menurun. Mengedukasi anggota kepolisian dan meningkatkan pengawasan internal merupakan langkah awal yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih aktif dalam menyerukan reformasi dan transparansi dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi dan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat diharapkan bisa lebih kritis dan terlibat dalam proses pengawasan. Keberanian pihak berwajib untuk menolak sogokan perlu diiringi dengan upaya kolektif semua pihak untuk memerangi korupsi dan praktik ilegal lainnya. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama demi terciptanya Indonesia yang lebih baik, bersih dari korupsi dan tindak kejahatan.