Dari kerusakan yang terjadi, yang paling mencolok adalah bangunan pos gedung DPRD Kota Malang. Karena satu pos dibakar massa Berita mengenai kerusakan di Gedung DPRD Kota Malang pasca demo ricuh tentang penolakan UU TNI menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Aksi demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Namun, ketika demonstrasi berujung pada kerusuhan dan tindakan destruktif, hal ini menciptakan masalah serius bagi semua pihak. Kerusuhan yang terjadi, termasuk pembakaran pos keamanan, menggambarkan frustrasi yang mendalam dari kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan, seperti yang terkait dengan UU TNI, bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan publik secara menyeluruh dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, untuk mencegah kesalahpahaman dan ketidakpuasan yang lebih lanjut. Selain itu, kerusuhan yang terjadi juga bisa menjadi sinyal bahwa terdapat ketegangan sosial yang lebih luas. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan dalam demonstrasi mencerminkan akumulasi rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih baik dalam menangani isu-isu sosial dan politik. Dialog yang konstruktif antara pemimpin dan masyarakat sangat penting untuk meredakan ketegangan ini, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dari sisi penegakan hukum, kejadian seperti ini menuntut evaluasi dan peningkatan dalam pengelolaan keamanan publik. Aparat kepolisian perlu dilatih untuk menangani demo dengan cara yang tidak justru memicu kekerasan. Metode dialogis yang lebih humanis mungkin bisa menjadi alternatif dalam menghadapi massa, daripada pendekatan represif yang sering kali berujung pada eskalasi konflik. Akhirnya, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa tindakan destruktif hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Infrastruktur publik yang rusak tidak hanya membebani anggaran daerah, tetapi juga kehilangan tempat sebagai ruang diskusi dan interaksi sosial. Oleh karena itu, penting untuk kembali ke esensi demokrasi dan mencari cara-cara yang lebih damai dalam menyampaikan aspirasi dan keberatan. Kegiatan sosial, diskusi publik, atau forum-forum dialog dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan politik yang ada.