Kapolsek Negara Batin mendiang Iptu Lusiyanto (kini dinaikkan pangkatnya jadi AKP Anumerta ) ternyata memang jadi target penembakan. Tentu, berita mengenai Kapolsek Iptu Lusiyanto yang disebut sebagai target dalam suatu kasus dan pernyataan dari Kompolnas yang mempertanyakan belum adanya tersangka adalah isu yang penting dan menarik untuk ditanggapi. Kejadian ini menunjukkan kompleksitas di dalam penegakan hukum dan dinamika yang terjadi dalam institusi kepolisian. Pertama-tama, situasi di mana seorang anggota kepolisian, khususnya yang menduduki jabatan penting seperti kapolsek, menjadi target dalam suatu kasus, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi di dalam institusi tersebut. Jika memang ada dugaan bahwa Iptu Lusiyanto menjadi target, hal ini menyiratkan adanya masalah yang lebih besar dalam penyidikan atau bahkan kemungkinan adanya konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat. Ini perlu diselidiki lebih lanjut agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Selain itu, pernyataan dari Kompolnas mengenai belum adanya tersangka dalam kasus tersebut juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penegakan hukum. Kompolnas sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja kepolisian memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Jika tidak ada perkembangan signifikan dalam pengusutan kasus, bisa jadi masyarakat akan mempertanyakan kompetensi dan independensi penyidik dalam menjalankan tugas mereka. Di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan bahwa setiap kasus memiliki kompleksitas yang berbeda. Terkadang, proses penyidikan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan valid. Namun, jika proses ini terlalu lambat tanpa adanya transparansi, banyak yang mungkin akan menganggapnya sebagai ketidakpuasan terhadap kinerja kepolisian. Ini menjadi tantangan bagi institusi untuk menjaga kepercayaan publik sambil tetap menjalankan proses hukum yang sesuai. Tidak kalah penting, apabila memang ada tekanan atau ancaman terhadap seorang anggota kepolisian, hal ini harus ditindaklanjuti dengan serius. Lingkungan kerja yang sehat untuk penegak hukum adalah prasyarat untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan tanpa tekanan dari luar. Jika tidak, akan terjadi gangguan tidak hanya pada individu tersebut tetapi juga pada sistem peradilan secara keseluruhan. Rasa keadilan masyarakat dapat terancam jika informasi mengenai kasus ini tidak disampaikan dengan jelas. Oleh karena itu, selain Kompolnas, masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi proses hukum ini. Penyerapan informasi dari media dan keterlibatan dalam diskusi tentang isu-isu kesejahteraan kepolisian yang tepat sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam institusi kepolisian. Akhirnya, kejadian ini menegaskan pentingnya perbaikan sistemik di dalam institusi kepolisian. Dengan adanya pengawasan dari pihak eksternal dan kesadaran dari masyarakat, akan diharapkan bahwa proses hukum yang berlanjut merupakan cermin dari komitmen untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Jika semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, akan tercipta lingkungan hukum yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat.