Aliansi Suara Rakyat (ASURO) bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran, membubarkan massa Berita mengenai kekerasan yang terjadi selama aksi penolakan UU TNI di Kota Malang menyoroti isu penting yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia, yakni hubungan antara tindakan sipil dan otoritas militer. Aksi unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, ketika aksi tersebut berujung pada kekerasan, ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat, pemerintah, dan institusi keamanan berinteraksi dalam konteks hak asasi manusia dan penegakan hukum. Kekerasan dalam aksi unjuk rasa menunjukkan bahwa ada ketegangan yang mendalam antara pihak-pihak yang berkepentingan. Aliansi Suara Rakyat yang mengungkapkan peristiwa ini dapat dilihat sebagai bentuk usaha untuk membawa suara masyarakat ke permukaan. Masyarakat kita sering kali merasa terpinggirkan, dan ketika undang-undang yang dianggap kontroversial dikembangkan tanpa partisipasi yang cukup dari rakyat, muncul reaksi alami seperti demonstrasi. Namun, sangat disayangkan bahwa reaksi tersebut sering kali disertai dengan kekerasan, baik dari pihak demonstran maupun aparat. Hal ini menciptakan siklus ketidakpercayaan yang dapat merusak tatanan sosial. Di sisi lain, respons pihak keamanan terhadap aksi demonstrasi harus menjadi bahan evaluasi. Penggunaan kekuatan dalam mengatasi demonstrasi harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Tindakan represif sering kali hanya memperburuk situasi dan dapat memperpanjang konflik antara pihak berwenang dan masyarakat. Penting bagi aparat untuk menemukan cara untuk menangani protes dengan cara yang lebih manusiawi, yang mempertimbangkan hak asasi manusia dan ruang bagi dialog. Sikap pemerintah dalam menanggapi kritik dan protes juga penting untuk dibahas. Sebuah pemerintahan yang sadar akan keinginan rakyatnya seharusnya membuka ruang untuk diskusi dan berkomunikasi dengan pengunjuk rasa. Aliansi Suara Rakyat dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan pemerintah, mendorong dialog yang konstruktif dan membantu menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dapat meminimalisir ketidakpuasan dan mencegah peristiwa kekerasan di masa yang akan datang. Tindakan dan respons terhadap kekerasan di balik aksi ini juga dapat mencerminkan karakteristik masyarakat kita secara keseluruhan. Apakah kita sebagai masyarakat siap untuk berkompromi dan mencari kebijakan yang saling menguntungkan? Apakah ada kesadaran kolektif untuk menghormati perbedaan pendapat? Membangun budaya yang menghargai dialog dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan adalah tanggung jawab kita bersama. Akhirnya, penting bagi semua pihak untuk belajar dari insiden ini guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih inklusif bagi semua. Memahami akar permasalahan dan berkomunikasi secara efektif adalah langkah awal menuju penyelesaian yang lebih baik. Dialog terbuka antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci untuk membangun masa depan yang lebih harmonis.