Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Sayed Mustafa Usab angkat bicara terkait polemik pro dan kontra revisi UU TNI. Berita mengenai pernyataan mantan Panglima GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tentang UU TNI yang dinilai tidak akan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru mencerminkan beberapa aspek penting dari perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa UU TNI memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur ketahanan dan keamanan negara, serta hubungan antara militer dan masyarakat sipil. Pertama, pernyataan tersebut mencerminkan harapan bahwa reformasi yang telah dilakukan di tubuh TNI sejak era reformasi akan tetap berlangsung. Dalam konteks sejarah, Orde Baru dikenal dengan pendekatan militeristiknya dan kontrol yang ketat terhadap kehidupan politik. Banyak pihak, termasuk mantan kombatan seperti GAM, khawatir bahwa kebangkitan kekuatan militer dapat mengarah pada pengulangan sejarah kelam tersebut. Namun, jika UU TNI baru ini berbeda dan mengedepankan demokratisasi, maka harapan untuk tidak kembali ke era Orde Baru semakin mungkin. Kedua, UU TNI harus diinterpretasikan dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia. Sebagai bangsa yang telah melewati banyak krisis, penting bagi semua elemen termasuk TNI untuk memahami pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Jika UU TNI mencerminkan komitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan pada hak asasi manusia, maka hal ini akan memperkuat posisi TNI sebagai institusi yang profesional dan modern, bukan sebagai alat politik atau kekuasaan. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi UU tersebut. Penerapan hukum sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan yang berkembang di masyarakat. Pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa TNI tidak kembali ke perilaku yang otoriter. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja TNI dapat membantu menciptakan rasa saling percaya antara militer dan warga, yang pada gilirannya akan memperkuat stabilitas dan keamanan nasional. Selanjutnya, penting untuk diingat bahwa persepsi terhadap TNI dan kebijakan yang dikeluarkan memiliki dampak sosial yang luas. Masyarakat di daerah berkonflik, seperti Aceh, memiliki pengalaman pahit dengan kehadiran militer dalam sejarah mereka. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara TNI dan komunitas lokal adalah kunci untuk membangun rasa saling pengertian dan menghindari potensi konflik di masa depan. Pendekatan yang lebih inklusif dengan memperhatikan masukan dari berbagai kelompok masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan diterima secara luas. Akhirnya, menilai UU TNI dalam kerangka masa depan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau militer, tetapi membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Penegakan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan, sehingga masa lalu yang kelam tidak terulang. Berkaca dari pengalaman sejarah, diharapkan UU TNI terbaru ini dapat menjadi langkah maju menuju Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.