Artis Prilly Latuconsina geram melihat namanya dalam daftar boikot karena dianggap masuk sebagai artis dan influencer yang mendukung paslon 02 Prabowo Berita mengenai penolakan RUU TNI dan boikot terhadap Prilly Latuconsina mencerminkan bagaimana isu politik dapat mempengaruhi kehidupan publik, terutama bagi mereka yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, seperti selebriti. Dalam konteks ini, Prilly Latuconsina, sebagai seorang publik figur, menjadi sasaran perhatian warganet yang merasa tersinggung atau tidak setuju dengan pandangannya mengenai RUU tersebut. Penolakan terhadap RUU TNI menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan peran dan kekuatan militer dalam politik. RUU yang diusulkan sering kali diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai lapisan masyarakat. Beberapa berpendapat bahwa RUU tersebut berpotensi untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada TNI, yang dapat memicu kekhawatiran mengenai demokrasi dan hak-hak sipil. Penolakan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap langkah-langkah yang dianggap merugikan. Sementara itu, reaksi warganet terhadap Prilly menunjukkan dinamika media sosial di era modern. Selebriti yang memiliki pengikut besar sering kali harus menghadapi konsekuensi dari pendapat yang mereka sampaikan. Dalam hal ini, boikot terhadap Prilly bisa jadi merupakan ungkapan kekecewaan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pandangan yang dianggap tidak sejalan. Ini menunjukkan bahwa warganet semakin kritis dan berani dalam mengekspresikan pandangan mereka, bahkan jika itu berarti menolak sosok publik yang selama ini mereka kagumi. Namun, perlu diingat bahwa dinamika ini bukanlah hal yang baru. Selebriti sering kali terjebak dalam situasi di mana opini politik mereka diperhatikan dan dievaluasi oleh publik. Penilaian yang dilakukan oleh warganet bisa menjadi cerminan dari sikap kolektif masyarakat terhadap isu yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting bagi publik figur untuk mempertimbangkan dampak dari pernyataan yang mereka buat, meskipun mereka berhak untuk berpendapat. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memproses informasi dan opini yang beragam. Dalam era di mana informasi berkembang dengan cepat, warganet dituntut untuk mampu melakukan analisis kritis terhadap sumber informasi dan pernyataan yang muncul. Membentuk opini yang balanced dan mengedepankan dialog yang konstruktif sangat penting dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti RUU TNI. Akhirnya, kasus ini mencerminkan pentingnya dialog terbuka dan saling menghargai dalam masyarakat. Penolakan terhadap kebijakan atau pandangan tertentu harus disampaikan dengan cara yang mendukung diskusi yang sehat, bukan dengan tindakan yang dapat mengarah pada polarisasi. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang penting bagi masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perubahan positif.