Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel Subhan Nor Yaumil memastikan wajib pajak yang jatuh tempo saat layanan tutup tidak akan dikenakan Berita mengenai kebijakan Bapenda Kalsel yang tidak mengenakan denda kepada wajib pajak yang jatuh tempo saat layanan tutup karena Lebaran merupakan langkah yang positif dan penuh pertimbangan. Dalam konteks perayaan Lebaran, tentunya banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan transaksi atau mengurus administrasi pajak mereka karena fokus pada kegiatan keluarga, ibadah, dan tradisi yang diadakan selama masa tersebut. Langkah ini menggambarkan pemahaman dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Ketika layanan pajak dihentikan, penting bagi otoritas pajak untuk menyesuaikan kebijakan demi memberi rasa keadilan dan menghindari beban tambahan bagi wajib pajak. Dengan tidak dikenakannya denda, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik yang bersifat responsif dan empatik terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, ini juga menimbulkan tantangan dalam hal pendapatan pajak yang mungkin akan berkurang selama periode tersebut. Untuk mengatasi potensi dampak negativ tersebut, Bapenda Kalsel sebaiknya merencanakan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di luar periode Lebaran. Misalnya, bisa dilakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya pembayaran pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah, atau memberikan insentif bagi yang patuh pada jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Mengatur kembali jadwal pembayaran pajak setelah masa libur dapat menjadi hal yang menarik untuk dipertimbangkan. Pemerintah dapat memberikan opsi pengaturan ulang bagi wajib pajak yang dirasakan berat untuk melakukan pembayaran pada waktu normal setelah Lebaran. Hal ini bisa memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan wajib pajak, serta membangun kepercayaan masyarakat kepada institusi pajak. Di tengah siklus pajak yang kompleks, penciptaan kebijakan yang adaptif dan fleksibel sangat diperlukan. Ini membantu meningkatkan pengalaman wajib pajak dan mendukung upaya untuk mencapai target pencapaian pendapatan daerah. Penerapan kebijakan seperti ini juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani situasi serupa, sehingga membentuk suasana kondusif bagi keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan melalui pajak. Secara keseluruhan, kebijakan untuk tidak mengenakan denda kepada wajib pajak yang jatuh tempo saat layanan tutup karena Lebaran adalah kebijakan yang bijaksana. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, serta menandakan titik awal bagi pendekatan yang lebih humanis dalam pengelolaan pajak, yang pada gilirannya dapat mendorong masyarakat untuk lebih taat pajak di masa mendatang.