Trending demo Malang ricuh, tim medis jadi sasaran kekerasan aparat, tolak UU TNI massa aksi berjatuhan di depan Gedung DPRD pada  Minggu (24/3/2025) Berita mengenai kericuhan dalam demonstrasi di Malang yang berujung pada aksi kekerasan terhadap tim medis dan massa demonstran adalah hal yang sangat memprihatinkan. Dalam setiap aksi demonstrasi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti Undang-Undang TNI, seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangannya dengan damai. Namun, ketika aparat keamanan mengambil tindakan yang represif, hal ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan ketegangan yang lebih besar dalam masyarakat. Aksi kekerasan terhadap tim medis merupakan sebuah pelanggaran serius, mengingat fungsi tim medis adalah untuk memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan, terlepas dari latar belakang dan pandangan politiknya. Dalam situasi kerusuhan, tim medis seharusnya dilindungi dan diberi keleluasaan untuk menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut akan menjadi sasaran kekerasan. Jika aparat keamanan beranggapan bahwa mereka memperkuat keamanan dengan cara ini, kenyataannya justru sebaliknya: mereka menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat. Selain itu, demonstrasi yang berujung pada kericuhan mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di dalam masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap UU TNI sebagai salah satu isu sentral menunjukkan bahwa masyarakat merasa hak-hak mereka terancam. Hal ini memberi sinyal kepada pengambil kebijakan bahwa komunikasi dan dialog yang lebih baik dengan masyarakat sangat diperlukan. Mengabaikan tuntutan mereka hanya akan memperburuk situasi dan bisa memicu lebih banyak ketidakstabilan sosial. Dalam konteks demokrasi, tindakan represif tidak boleh menjadi solusi. Jalan dialog yang terbuka dan saling menghormati adalah cara yang lebih konstruktif untuk menghadapi perbedaan pendapat. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi rakyat dan mengakomodasi masukan mereka dalam pembentukan kebijakan. Jika tidak, maka kerusuhan dan ketidakpuasan seperti yang terjadi di Malang akan terus berulang. Ke depan, penting bagi semua pihak untuk belajar dari insiden ini. Para pemimpin harus berkomitmen untuk menjaga keamanan publik tanpa mengorbankan hak-hak individu, sementara masyarakat juga harus berupaya untuk mengedepankan pendekatan yang lebih damai dalam mengekspresikan pendapat mereka. Hanya dengan cara itulah kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.