Prabowo telah perintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak ormas yang meminta pungli berkedok THR kepada para pengusaha Berita mengenai ormas (organisasi masyarakat) yang meminta pungutan liar (pungli) dengan kedok Tunjangan Hari Raya (THR) adalah sebuah isu serius yang mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum dan tata kelola masyarakat di Indonesia. Situasi ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menciptakan persepsi negatif terhadap ormas sebagai lembaga yang seharusnya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan ormas yang melakukan tindakan semacam ini tentu merugikan citra organisasi yang berkomitmen pada tujuan mulia dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tindakan pungli yang dilakukan oleh ormas tersebut sangat disayangkan karena memanfaatkan momen-momen penting seperti THR untuk meraup keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, TNI dan Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab penting untuk menindak tegas praktik-praktik ilegal seperti ini. Penegakan hukum yang tegas bukan hanya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, tetapi juga untuk menegakkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan institusi pemerintah. Selain itu, masalah ini juga mencerminkan tantangan yang lebih besar terkait perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi sulit seperti saat menjelang hari raya, banyak orang yang mengandalkan THR untuk mempersiapkan kebutuhan lebaran. Ketika ormas menciptakan beban tambahan dengan pungli, hal ini jelas akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat yang sudah terbebani. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi penegak hukum, dan masyarakat untuk menyampaikan pesan bahwa tindakan pungli tidak bisa ditoleransi. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya melaporkan tindakan pungli. Aksi proaktif dari masyarakat dalam melawan pungli akan membantu membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan kondusif. Selain itu, edukasi tentang fungsi dan tujuan ormas yang sesungguhnya akan membantu membedakan antara ormas yang bekerja untuk kepentingan publik dan yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Di sisi lain, penting juga bagi pemerintah untuk memberikan kanal pengaduan yang lebih efektif tentang tindakan pungli. Sistem pengaduan yang transparan dan responsif akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut. Jika masyarakat merasa bahwa mereka bisa melaporkan pungli tanpa takut adanya reperkusi, maka kita bisa berharap akan ada penurunan signifikan dalam praktik-praktik illegal tersebut. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi masyarakat dan penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pungli dan praktik-praktik merugikan lainnya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum dalam penegakan hukum serta edukasi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Dengan langkah-langkah yang tegas dan rasa tanggung jawab bersama, diharapkan praktik pungli ini dapat diminimalisir dan keadilan dapat ditegakkan di masyarakat.