Inilah tampang oknum berpakaian baju dinas Pemda Bekasi viral di media sosial meminta uang tunjangan hari raya, Minggu (23/3/2025). Berita mengenai tindakan pegawai Pemda Bekasi yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pedagang menunjukkan masalah yang lebih besar terkait etika dan integritas dalam pelayanan publik. Tindakan tersebut tidak hanya mencoreng nama baik instansi pemerintah, tetapi juga menciptakan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan. Permintaan THR sebesar Rp200 ribu, meskipun terlihat kecil, menunjukkan adanya kultur meminta yang bisa merusak tatanan dan moralitas dalam birokrasi. Penting untuk dicatat bahwa tindakan korupsi, meskipun dalam jumlah kecil, jika dibiarkan dapat menciptakan preseden yang buruk dan mendorong tindakan serupa di kemudian hari. Hal ini membuat masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, di mana mereka yang seharusnya dilindungi dan dilayani justru menjadi korban praktik tidak etis oleh mereka yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan publik. Menyesal setelah ditangkap bukanlah sebuah solusi. Pernyataan penyesalan sering kali muncul setelah seseorang terjepit dalam situasi hukum, namun hal ini tidak memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Implementasi tindakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pihak lain. Selain itu, perlu ada mekanisme pelaporan yang lebih efisien dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan praktek korupsi semacam ini, sehingga tindakan curang seperti ini dapat diminimalisir. Di sisi lain, berita ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pedagang kecil yang harus berurusan dengan berbagai pungutan liar. Penyuluhan dan pendidikan mengenai hak-hak mereka sebagai pelaku ekonomi harus diperkuat, agar mereka tidak menjadi korban pungutan tidak sah. Dukungan dari pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang lebih baik serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil harus menjadi prioritas. Kesadaran mengenai korupsi harus ditingkatkan tidak hanya di kalangan aparat pemerintah, tetapi juga di masyarakat luas. Ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas dari praktik korupsi. Melalui kampanye anti-korupsi yang efektif dan program-program pendidikan, diharapkan bisa tercipta generasi yang lebih sadar akan pentingnya integritas dan etika dalam setiap aspek kehidupan. Melihat dari perspektif yang lebih luas, masalah ini menggarisbawahi pentingnya sistem pengawasan dan evaluasi untuk pegawai negeri sipil. Pembentukan tim pengawasan yang independen untuk mengevaluasi kinerja serta perilaku pegawai pemerintah dapat membantu mencegah kasus serupa di masa depan. Sistem reward and punishment yang jelas juga perlu diterapkan untuk mendorong pegawai negeri sipil berperilaku sesuai dengan norma dan etika yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, tindakan pegawai Pemda Bekasi yang meminta THR dari pedagang tidak hanya merupakan suatu kasus isolasi, tetapi lebih merupakan cermin dari masalah sistemik di dalam birokrasi. Diperlukan kolaborasi integral dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.