Pedagang Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi mengaku dimintai THR berkedok penarikan retribusi oleh seorang pria berseragam ASN Pemkab Bekasi. Tanggapan terhadap berita mengenai seorang pria berseragam ASN yang meminta THR (Tunjangan Hari Raya) kepada pedagang di Pasar Cibitung yang diduga dalam keadaan mabuk menunjukkan betapa kompleksnya masalah perilaku dan etika di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus ini menggambarkan pelanggaran norma dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang ASN, yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Pertama, perilaku meminta THR dengan cara yang tidak pantas menciptakan kesan negatif terhadap institusi pemerintah. ASN, sebagai pegawai negeri yang digaji oleh uang rakyat, seharusnya menjaga kedudukan dan integritasnya. Meminta sesuatu secara paksa, apalagi dalam keadaan yang tidak layak, menunjukkan kurangnya profesionalisme dan tanggung jawab. Hal ini merusak citra pemerintah dan memperparah pandangan skeptis masyarakat terhadap pelayan publik. Kedua, isu alkohol dan mabuk dalam konteks ASN menjadi sorotan penting. Jika terbukti benar bahwa pria tersebut dalam keadaan mabuk, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin dan kontrol diri. Di dalam dunia kerja, terutama di lingkungan pemerintah, kedisiplinan adalah hal yang esensial. Pihak berwenang perlu mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi pegawai lainnya dan masyarakat luas. Ketiga, ada juga aspek sosial yang perlu diperhatikan. Para pedagang pasar sering kali adalah orang-orang yang berjuang secara ekonomi. Meminta THR dari mereka, terutama menjelang hari besar, bukan hanya menunjukkan ketidakpekaan sosial tetapi juga dapat menyebabkan tekanan tambahan bagi mereka yang sudah berada dalam kondisi sulit. Hal tersebut mencerminkan ketidakpahaman terhadap posisi dan konteks masyarakat, yang seharusnya jadi perhatian setiap ASN. Penting bahwa pemerintah dan lembaga terkait mengambil sikap tegas untuk menangani kasus ini. Pendidikan dan pelatihan tentang etika bagi ASN harus diperkuat agar perilaku seperti ini tidak terulang di masa depan. Selain itu, perlu ada sistem pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa para ASN berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, insiden ini adalah panggilan untuk introspeksi dalam sistem pemerintahan kita. Semua pihak, baik ASN maupun masyarakat, perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana integritas, profesionalisme, dan rasa empati menjadi landasan dalam berinteraksi satu sama lain. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan kembali.