Ratu Dewa terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada tahun 2023, saat dirinya menjabat sebagai Sekda Kota Palembang. Berita mengenai harta kekayaan Ratu Dewa dan sorotan dari Wali Kota Palembang, yang melibatkan konten Willie Salim, menunjukkan kompleksitas hubungan antara publik, media, dan figur publik di era digital. Ketika harta kekayaan seseorang menjadi sorotan, terutama figur publik, dampaknya dapat meluas, baik positif maupun negatif. Dalam konteks ini, penting untuk membahas bagaimana informasi semacam ini dipersepsikan oleh masyarakat dan dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap reputasi individu serta institusi yang terkait. Pertama, harta kekayaan Ratu Dewa mencuri perhatian publik karena mengindikasikan prestasi dan keberhasilan seseorang di tengah tantangan ekonomi yang ada. Namun, hal ini juga dapat memicu pertanyaan mengenai sumber harta tersebut. Transparansi menjadi penting, apalagi dalam konteks publik yang merasa berhak mengetahui bagaimana seorang figur publik mengelola dan memperoleh kekayaannya. Ketika berita semacam ini beredar, alangkah baiknya jika disertai dengan informasi yang jelas mengenai sumber-sumber kekayaan tersebut agar tidak menimbulkan prasangka yang tidak berdasar. Di sisi lain, sorotan dari Wali Kota Palembang terhadap konten Willie Salim menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap apa yang menjadi perhatian masyarakat. Hal ini mencerminkan dinamika yang terjadi di media sosial, di mana konten yang viral dapat memengaruhi opini publik, bahkan kebijakan. Wali Kota memainkan perannya dalam memoderasi diskusi dan mengedukasi publik agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu akurat. Ini menjadi refleksi bahwa figur publik diharapkan untuk berperan dalam memberikan informasi yang edukatif dan tidak menyesatkan. Lebih jauh, dalam konteks utang, pernyataan bahwa Ratu Dewa "tak punya utang" bisa dilihat sebagai bentuk pembelaan diri atau upaya untuk membangun citra positif. Dalam masyarakat, memiliki utang sering kali dianggap sebagai tanda ketidakmampuan dalam mengelola keuangan, sehingga pernyataan ini dapat membantu membentuk citra yang lebih baik. Namun, masyarakat juga perlu menyadari bahwa utang bukanlah sesuatu yang selalu negatif, tergantung pada bagaimana utang tersebut dikelola dan ditujukan. Di era informasi saat ini, penting bagi publik untuk bisa memilah informasi. Berita tentang harta kekayaan dan status keuangan figur publik sering kali menjadi ladang tergiringnya opini publik. Kepentingan media dalam mengangkat cerita semacam ini terkadang dapat merugikan individu yang bersangkutan tanpa memberikan konteks atau sudut pandang yang seimbang. Oleh karena itu, literasi media menjadi penting agar masyarakat dapat memahami isu dengan lebih kritis. Kesimpulannya, berita tentang harta kekayaan Ratu Dewa dan pencerahan dari Wali Kota Palembang menjadi dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu sisi, ini merupakan suatu bentuk pengakuan dan prestasi, sementara di sisi lain, ketidakpastian dan potensi tuduhan dapat muncul tanpa adanya transparansi. Terlebih, dalam era digital, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memilah dan memahami informasi yang diterima, demi terciptanya masyarakat yang lebih teredukasi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum terverifikasi.