Aksi pemalakan di kawasan industri Subang, Jawa Barat terbongkar. Uang yang bisa diraup bisa mencapai Rp 30 juta per bulan. Berita mengenai penangkapan empat preman yang melakukan pemalakan terhadap sopir di Subang menyoroti beberapa isu penting yang terkait dengan keamanan masyarakat dan penegakan hukum. Penangkapan ini menggambarkan upaya pihak kepolisian dalam memberantas praktik premanisme yang sudah cukup lama mengakar di berbagai daerah di Indonesia. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan sopir angkutan, tetapi juga menciptakan rasa ketidakamanan di lingkungan masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari nafkah dengan cara yang layak. Premanisme adalah fenomena yang sering kali muncul di berbagai sektor, termasuk transportasi. Sopir yang menjadi korban pemalakan biasanya berada dalam posisi yang rentan, di mana mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara melawan praktik pemalakan atau terus membayar agar bisa bekerja. Dengan jumlah uang yang diraup oleh preman tersebut mencapai Rp 30 juta per bulan, jelas bahwa ini adalah praktik yang menguntungkan bagi mereka secara ilegal, tetapi sangat merugikan bagi sopir dan perekonomian lokal. Penangkapan ini juga mengindikasikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika ada kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan tindakan kriminal seperti pemalakan akan sangat membantu pihak berwajib dalam menanggulangi masalah ini. Selain itu, edukasi kepada sopir dan masyarakat tentang hak-hak mereka juga penting, agar mereka tidak merasa tertekan dan sangat tergantung pada premanisme ini. Namun, penangkapan ini juga harus diikuti dengan langkah-langkah pencegahan yang lebih komprehensif. Setelah penangkapan, tantangan baru muncul dalam bentuk rehabilitasi para pelaku dan penanganan akar penyebab dari premanisme itu sendiri. Sering kali, individu yang terjerat dalam praktik ini melakukannya karena kekurangan ekonomi atau kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan aspek ekonomi dan sosial untuk mengurangi praktik premanisme di masa yang akan datang. Kita juga harus mendorong dialog yang lebih luas antara pemerintah, pemangku kepentingan transportasi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk menyiapkan program-program yang dapat memberikan alternatif pekerjaan dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang mungkin beralih ke jalur kriminal karena ketidakberdayaan ekonomi. Dengan cara ini, kita tidak hanya menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah munculnya generasi baru preman di masa depan. Secara keseluruhan, penangkapan empat preman ini adalah langkah positif dalam upaya penegakan hukum, tetapi itu hanya awal dari perjalanan panjang untuk menciptakan masyarakat yang aman dan adil. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menindak kejahatan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk semua.