Geliat aksi tolak UU TNI yang dilakukan massa Arek-Arek Malang Turun Ke Jalan di depan Gedung DPRD Kota Malang berakhir ricuh. Berita mengenai enam korban yang terluka dalam aksi tolak UU TNI di RSSA Kota Malang mencerminkan potret dinamika sosial dan politik yang tengah berlangsung di Indonesia. Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang sah dalam menyampaikan pendapat dan keinginan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ketika aksi tersebut berujung pada kerusuhan yang mengakibatkan korban, hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara penegakan hukum dan hak untuk berekspresi. Perlu diingat bahwa setiap undang-undang yang disahkan, terutama yang berkaitan dengan institusi militer, memerlukan pemahaman dan dialog yang luas dengan masyarakat. UU TNI, yang seringkali menimbulkan kontroversi, perlu disikapi dengan baik oleh semua pihak. Ini bukan hanya tanggung jawab legislatif untuk mendengarkan suara masyarakat, tetapi juga bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya dengan cara yang damai dan konstruktif. Keberadaan enam korban yang dirawat di rumah sakit adalah sebuah indikasi bahwa aksi protes tidak selalu berjalan dengan damai, dan dalam beberapa kasus, situasi bisa berpotensi menjadi kekerasan. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pihak aparat keamanan maupun demonstran, untuk memastikan bahwa setiap aksi tetap dalam koridor yang aman. Aparat penegak hukum juga perlu dilatih untuk menghadapi situasi tersebut dengan lebih humanis, mengingat bahwa mereka diarahkan untuk melindungi hak asasi manusia. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, perawatan yang cepat dan baik bagi korban adalah hal yang sangat penting. Rumah sakit, dalam hal ini RSSA Kota Malang, berperan vital dalam memberikan bantuan medis kepada mereka yang mengalami luka. Ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya kemungkinan lonjakan pasien yang memerlukan perawatan intensif setelah aksi protes. Kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani situasi darurat seperti ini menjadi sangat krusial. Selain itu, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk merenungkan kembali pentingnya dialog dan pendekatan persuasif. Dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya aksi yang lebih besar dan kerusuhan yang merugikan. Komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membantu memahami kebutuhan masyarakat dan juga menjelaskan latar belakang kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di akhir cerita, penting untuk diingat bahwa konflik sosial seringkali tidak hanya berdampak pada fisik dan kesejahteraan individu, tetapi juga pada harmoni sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah, dan institusi harus bersatu untuk menciptakan sebuah iklim yang memungkinkan setiap suara didengar dan diapresiasi tanpa perlu terjadinya kekerasan. Keberanian untuk berbicara harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk melakukannya dengan cara yang damai dan konstruktif.