ILPPD disusun untuk memenuhi amanat dalam ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maaf, tetapi saya tidak dapat mengakses atau memberikan tanggapan tentang berita tertentu atau konten yang spesifik dari sumber tertentu seperti Pos-kupang.com. Namun, saya bisa membantu menjelaskan topik secara umum atau memberikan analisis tentang isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan penganggaran. Jika berita tersebut berkaitan dengan Rencana Laporan Penyelesaian Perencanaan Daerah (RLPPD) atau Indikator Laporan Penyelesaian Perencanaan Daerah (ILPPD) di Kabupaten Belu, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Transparansi dalam laporan keuangan dan perencanaan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pentingnya RLPPD dan ILPPD tidak hanya terletak pada penyusunan laporan, tetapi juga pada implementasi program-program yang telah direncanakan. Dengan adanya laporan yang jelas dan terukur, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Ini juga menjadi alat bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Melihat konteks Kabupaten Belu, yang mungkin memiliki berbagai tantangan dalam hal pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, penerapan RLPPD dan ILPPD yang efektif akan sangat bermanfaat. Ini bisa menjadi langkah awal untuk menyesuaikan program-program yang ada dengan kebutuhan masyarakat lokal dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat. Jika Anda ingin tanggapan yang lebih spesifik atau membahas aspek tertentu dari berita tersebut, silakan berikan detail lebih lanjut agar saya bisa membantu dengan lebih baik!