Sebuah video aksi seorang pria berpakaian seragam aparatur sipil negara (ASN) meminta uang THR kepada pedagang di Bekasi viral. Berita mengenai dugaan pemalakan THR oleh pria yang berseragam ASN di Bekasi tentunya sangat mengkhawatirkan dan mengecewakan banyak pihak. Praktik pemalakan, terlebih yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang sangat tidak bisa dibenarkan. Di satu sisi, ASN memiliki tugas untuk melayani masyarakat, namun di sisi lain, kejadian ini menunjukkan adanya perilaku yang sebaliknya—yaitu memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Bagi masyarakat, situasi semacam ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintah, tetapi juga dapat menciptakan stigma negatif yang lebih luas. Para pedagang pasar, yang seharusnya merasa aman dalam berusaha, malah berisiko menjadi korban tindakan diskriminatif dan pemerasan yang dapat merugikan perekonomian mereka. Terlebih, kebutuhan akan THR menjelang Hari Raya membuat situasi ini semakin rumit, karena banyak orang mengandalkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan tersebut juga seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan instansi terkait untuk menegakkan disiplin dan sanksi yang tegas terhadap ASN yang berperilaku tidak etis. Setiap laporan tentang pemalakan atau tindakan korupsi harus ditindaklanjuti dan diinvestigasi secara transparan. Ini penting untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta memperkuat integritas dan kredibilitas Aparatur Sipil Negara. Dalam konteks yang lebih luas, berita ini juga mempertegas pentingnya pengawasan terhadap kinerja dan perilaku ASN. Instansi pemerintah perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan tentang etika kerja kepada pegawainya, serta menciptakan saluran pengaduan yang aman dan efektif bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat memicu hubungan yang buruk antara pemerintah dan warga, sehingga upaya untuk membangun kepercayaan menjadi semakin sulit. Akhirnya, tindakan preventif harus menjadi fokus utama dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta membangun kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dapat membantu mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan ini. Sebagai masyarakat, kita juga perlu berperan aktif dalam melaporkan ketidakberesan yang terjadi, sehingga tindakan pemalakan yang merugikan banyak pihak dapat diminimalisir. Penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. SEMOGA, kejadian miris ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih ngotot dalam memperjuangkan hak-hak kita dan mendorong pemerintahan untuk bertindak lebih responsif terhadap pelanggaran yang terjadi.