TNI bakal turun tangan mengatasi aksi premanisme organisme masyarakat (ormas) yang meminta-minta uang menjelang Lebaran 2025. Berita mengenai tindakan tentara yang akan turun tangan untuk menindak organisasi masyarakat (ormas) yang meminta-minta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran tentu saja menjadi sorotan banyak pihak. Dalam konteks Indonesia, di mana budaya memberi THR selama bulan Ramadan sangat diakui, pernyataan ini mengundang berbagai reaksi. Penegasan bahwa tindakan tersebut merupakan perintah dari presiden menunjukkan bahwa masalah ini dianggap serius oleh pemerintah. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa meminta THR atau sumbangan lainnya selama masa perayaan memang merupakan kebiasaan di masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok tertentu. Namun, jika praktik ini menjadi bentuk paksaan atau intimidasi, tentu saja hal ini tidak bisa dibenarkan. Tindakan ormas yang mengintimidasi atau menekan individu atau perusahaan untuk memberikan THR bisa mengarah kepada pelanggaran hukum yang lebih serius, sehingga perlu adanya langkah tegas dari pihak berwajib. Di sisi lain, keterlibatan TNI dalam menindak tegas ormas yang melakukan praktik tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. TNI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua orang dapat merayakan Lebaran dengan damai tanpa merasa tertekan oleh kelompok tertentu. Namun, keterlibatan TNI juga harus diimbangi dengan pendekatan yang humanis, di mana dialog dan komunikasi terbuka dijalin untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik. Keberadaan ormas di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam fungsinya dalam masyarakat. Ada ormas yang berorientasi sosial dan positif, tetapi ada juga yang kerap terjerumus dalam praktik-praktik negatif. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memutuskan mana ormas yang berkontribusi positif dan mana yang justru merugikan. Karena itu, pendataan dan pemantauan ormas menjadi langkah krusial yang perlu dilakukan. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa tindakan tegas tidak selalu harus berupa penindakan fisik. Pendekatan preventif melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai batasan etika dan hukum dalam meminta sumbangan bisa jadi lebih efektif. Masyarakat perlu diajarkan untuk memahami bahwa memberi THR merupakan tindakan sukarela, bukan paksaan. Dalam konteks yang lebih luas, pengumuman ini menegaskan betapa pemerintah serius dalam menangani masalah sosial yang dapat memicu ketidaknyamanan di masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi yang mungkin dirasakan oleh banyak orang, warga perlu merasa aman dan tidak harus khawatir akan adanya praktik pemerasan atau intimidasi menjelang hari besar keagamaan. Akhirnya, respons terhadap situasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah lokal, dan ormas itu sendiri, dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Keberhasilan dalam menangani isu ini akan bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berkolaborasi demi kemaslahatan bersama. Keterlibatan TNI sudah sepatutnya tidak hanya dalam kontrol sosial, tetapi juga dalam menciptakan ruang dialog yang konstruktif.