Dari Lanud Supadio, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bengkayang menggunakan helikopter dan mendarat di Helipad Komplek PLBN Jagoi Babang. Berita mengenai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengawal pengambilalihan aset PT Duta Palma di Kalimantan Barat (Kalbar) mencerminkan sebuah langkah strategis dalam pengelolaan aset dan penyelesaian masalah hukum yang ada di sektor bisnis. Pengambilalihan aset yang dilakukan ini tidak hanya penting untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset yang ada digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. PT Duta Palma merupakan perusahaan yang terlibat dalam industri kelapa sawit, dan selama ini ia dipandang memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian daerah. Namun, di balik itu juga terdapat berbagai isu terkait hukum dan keberlanjutan lingkungan yang sering kali menjadi sorotan. Maka, keputusan untuk mengawal pengambilalihan aset perusahaan ini merupakan indikasi bahwa pemerintah berkomitmen untuk menangani masalah-masalah yang ada secara transparan dan akuntabel. Mengawal pengambilalihan aset juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan terhadap hak masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam proses bisnis. Dalam kasus-kasus di mana perusahaan terlibat dalam sengketa hukum atau pelanggaran regulasi, langkah-langkah yang diambil untuk mengambil alih aset dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak. Ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepentingan publik. Selanjutnya, pengambilalihan aset juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan melibatkan BPKP dalam proses ini, diharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dan pengelolaan aset, sehingga akuntabilitas dapat terjaga. Ini sekaligus dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Namun, langkah ini juga perlu diimbangi dengan pendekatan yang inklusif, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangatlah penting agar tujuan pengambilalihan aset dapat tercapai secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga akan meningkatkan sense of ownership mereka terhadap pengelolaan aset yang ada. Kedepannya, diharapkan bahwa pengambilalihan aset tidak hanya menjadi sebuah solusi jangka pendek, tetapi juga membawa perubahan yang positif dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalbar. Hal ini akan mendorong investasi yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat sekitar. Dengan kata lain, keberhasilan langkah ini sangat tergantung pada implementasi yang tepat dan komitmen seluruh pihak untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, tindakan pengambilan alih aset PT Duta Palma ini dapat menjadi pijakan awal dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, sekaligus mendorong reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika dilakukan dengan baik, hal ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang ada, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.