DPR belum mengunggah naskah RUU TNI yang disahkan, menurut TB Hasanuddin, masih tunggu diundangkan dulu. Berita mengenai DPR yang belum mengunggah Undang-Undang TNI hasil pengesahan di situs resmi, dengan alasan menunggu diundangkan oleh pemerintah, menyoroti beberapa isu penting dalam proses legislasi di Indonesia. Pertama-tama, proses pengundangan merupakan langkah krusial dalam sistem hukum di mana suatu undang-undang dapat mulai berlaku secara resmi. Tanpa pengundangan, meskipun suatu undang-undang telah disetujui oleh DPR, ia belum memiliki kekuatan hukum yang sah. Keterlambatan ini mungkin juga menunjukkan adanya ketidakpastian dalam koordinasi antara DPR dan pemerintah. Seharusnya, setelah sebuah undang-undang disahkan, ada mekanisme yang jelas dan efisien untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut segera diundangkan. Keterlambatan ini dapat mengecewakan banyak pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder yang menanti implementasi dari undang-undang tersebut. Dari sisi transparansi, penting bagi DPR untuk segera mengunggah isi undang-undang yang telah disetujui agar publik memiliki akses untuk mengetahui isi dan substansi dari undang-undang tersebut. Transparansi ini tidak hanya penting dalam menjaga akuntabilitas DPR, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang baru tersebut. Kehilangan kesempatan untuk mengedukasi publik tentang kebijakan baru dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Di sisi lain, penundaan pengunggahan ini juga dapat mengindikasikan adanya perdebatan atau masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan dalam pengaturan undang-undang tersebut, yang mungkin memerlukan perhitungan lebih lanjut sebelum resmi diundangkan. Dalam hal ini, penting bagi DPR dan pemerintah untuk berkomunikasi dengan jelas mengenai alasan di balik penundaan tersebut agar masyarakat tidak menganggapnya sebagai ketidakberesan dalam proses legislasi. Lebih jauh, isu ini juga membuka pembicaraan tentang urgensi dan prioritasi legislasi di lingkungan DPR. Dalam waktu yang bersamaan, banyak undang-undang lain yang juga menunggu untuk diundangkan. Ini mengharuskan DPR untuk memiliki strategi yang jelas dalam menangani proses legislasi, termasuk spesifikasi waktu untuk pengundangan agar tidak ada undang-undang yang terlupakan atau terabaikan. Kesimpulannya, berita tentang penundaan pengunggahan UU TNI ini menggambarkan pentingnya koordinasi, transparansi, dan kecepatan dalam proses legislasi. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang status undang-undang yang sedang dibahas dan diundangkan. Harapan ke depan adalah agar DPR dan pemerintah dapat lebih berkomitmen untuk mempercepat proses ini demi kepentingan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.