Massa mengatasnamakan Warga Sipil, Warga Surabaya, menyerukan menolak UU TNI. Mereka mengaku kepemerintahan kali ini jangan sampai kembali ke zaman orba. Berita mengenai demo yang menolak UU TNI di Surabaya mencerminkan respons masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan militer dan posisi TNI dalam struktur pemerintahan. Tuntutan para demonstran yang menegaskan keinginan untuk tidak kembali ke zaman Orde Baru (Orba) menunjukkan kekhawatiran akan potensi pelemahan demokrasi dan pengaruh militer yang bersifat otoriter dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. Sejarah Indonesia selama Orde Baru menyimpan kenangan kelam bagi banyak orang, di mana kekuasaan militer sering kali dipandang sebagai alat penindasan terhadap kebebasan berpendapat. Ketakutan akan pengulangan sejarah tersebut merupakan alasan kuat bagi masyarakat untuk bersuara, mengekspresikan pendapat melalui aksi demonstrasi. Tindakan ini merupakan bagian dari ikhtiar menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, yang sudah menjadi bagian integral dari kehidupan demokratis Indonesia pasca-reformasi. Masyarakat pun kini semakin mengedukasi diri tentang pentingnya partisipasi politik dan mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Demonstrasi-demonstrasi seperti ini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi kekuasaan yang tidak transparan dan akuntabel. Mereka bukan hanya mengekspresikan ketidakpuasan terhadap sebuah undang-undang, tetapi juga menuntut keadilan dan hak asasi yang lebih besar. Selain itu, kekhawatiran akan militarisasi kehidupan sipil yang bisa muncul dari UU TNI juga mengundang perhatian. Dalam konteks global, banyak negara yang mengalami dampak buruk ketika militer memiliki posisi yang terlalu kuat atau terlibat dalam urusan sipil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat dan mempertimbangkan kembali implikasi dari secara mendalam dalam setiap kebijakan yang diambil. Kegiatan demonstrasi ini juga dapat dilihat sebagai bentuk penguatan masyarakat sipil di Indonesia, di mana rakyat tidak lagi apatis terhadap kebijakan publik. Partisipasi dalam aksi protes adalah salah satu cara rakyat untuk mengekspresikan bahwa mereka memiliki suara dan hak untuk menuntut perbaikan. Ini adalah pertanda positif bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga demokrasi. Sebagai penutup, penting bagi semua pihak—baik penguasa maupun masyarakat—untuk terus membangun dialog dan komunikasi yang konstruktif. Pemerintah seharusnya tidak hanya merespons dengan penegakan hukum, tetapi juga membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan cara ini, harapan untuk membangun Indonesia yang demokratik, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dapat tercapai.