'Akibat air akhirnya longsor, salah satu rumah tua milik warga juga hampir longsor. Mereka mulai pindahkan barang-barang,' ujar Lady. Berita mengenai longsor di Desa Wakan, Minsel, Sulawesi Utara yang mengangkat keluhan warga tentang kurangnya respons dari pemerintah mencerminkan isu yang sangat penting mengenai pengelolaan bencana, mitigasi risiko, dan keterlibatan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bencana alam seperti longsor sering kali menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan warga, termasuk hilangnya harta benda, ancaman terhadap keselamatan jiwa, serta gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat. Dalam konteks ini, respons pemerintah menjadi sangat penting untuk memberikan rasa aman dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam tanggapan ini adalah pentingnya sistem komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga. Ketika masyarakat merasa diabaikan oleh pemerintah, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan yang lebih besar dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Sebagai bagian dari upaya dalam manajemen bencana, pemerintah seharusnya tidak hanya hadir ketika bencana muncul, tetapi juga melakukan langkah-langkah pencegahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan respons bencana juga dapat meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil. Selanjutnya, kita juga perlu mempertimbangkan keresahan yang dirasakan oleh warga Desa Wakan. Ketika kehidupan mereka terancam akibat bencana alam, mereka pasti mengharapkan adanya langkah konkret dari pemerintah, seperti evakuasi, bantuan darurat, dan program rehabilitasi. Jika pemerintah tidak menunjukkan tindakan nyata, maka tinggalah kekecewaan dan ketidakpastian di kalangan warga. Hal ini dapat memicu rasa frustrasi dan saling menyalahkan, serta meningkatkan ketegangan sosial di komunitas yang sudah terpuruk akibat bencana. Pemerintah, baik di tingkat lokal maupun pusat, harus mampu menjawab keluhan warga dengan langkah-langkah yang jelas dan transparan. Misalnya, memperkuat infrastruktur yang rentan terhadap longsor, melakukan survei dan pemetaan daerah rawan bencana, serta membentuk tim tanggap darurat yang dapat segera disiapkan saat terjadi bencana. Tidak kalah pentingnya, upaya preventif baik berupa pendidikan masyarakat tentang risiko bencana dan cara penyelamatan diri juga harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dari sudut pandang kebijakan, kritik dan keluhan masyarakat harus dianggap sebagai masukan berharga bagi pemerintah dalam merancang program-program pengelolaan bencana yang lebih baik. Permasalahan yang berulang kali terjadi, seperti longsor di Desa Wakan, harus mendorong pemerintah untuk mengevaluasi strategi yang sudah ada dan mencari solusi jangka panjang. Pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi bencana, tidak ada satu pihak pun yang dapat berfungsi secara optimal tanpa kerjasama yang baik. Oleh karena itu, membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait merupakan langkah kunci untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana di masa depan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya merasa didengar, tetapi juga terlibat dalam upaya melindungi diri mereka sendiri dari resiko bencana yang mungkin terjadi. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan ketahanan di tengah ancaman bencana alam.