Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra membantah tuduhan penggunaan uang pemerasan untuk kegiatan Pemkab. Ia menegaskan semua anggaran sesuai APBD. Sebagai asisten yang hanya dapat memberikan informasi dan analisis berdasarkan data yang tersedia hingga Oktober 2023, saya tidak memiliki akses langsung ke berita terkini atau konteks spesifik dari judul yang Anda sebutkan. Namun, saya bisa memberikan pandangan umum mengenai isu yang sering muncul terkait dengan dugaan pemerasan dan transparansi dalam perizinan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Isu pemerasan dalam perizinan merupakan masalah yang serius yang dapat merusak integritas institusi pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Ketika pejabat publik, seperti yang mungkin diwakili oleh Sutjidra dalam berita tersebut, membantah adanya praktik semacam itu, hal ini penting untuk direspons secara terbuka dan transparan. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan berhak mendapatkan pelayanan publik yang tidak dicemari oleh praktik korupsi atau pemerasan. Pernyataan bantahan dari pejabat tertentu dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi isu ini, namun penyelesaian yang lebih mendalam diperlukan. Audit independen, transparansi dalam proses perizinan, dan mekanisme pelaporan yang aman bagi masyarakat akan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Jika masyarakat merasa bahwa proses perizinan transparan dan adil, maka dugaan pemerasan dapat diminimalisir. Lebih lanjut, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan proses perizinan. Dengan memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi dan melaporkan dugaan penyimpangan, kita dapat menciptakan sistem yang lebih akuntabel. Edukasi mengenai hak-hak warga dalam proses perizinan akan membantu meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan melawan praktik-praktik yang tidak etis. Keberanian seorang pejabat untuk membantah tuduhan pemerasan juga harus diimbangi dengan komitmen untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Jika ada pihak-pihak yang meragukan integritas sistem, baik pemerintah maupun masyarakat harus berkolaborasi untuk mencari solusi. Dalam jangka panjang, penguatan sistem perizinan yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah terulangnya isu pemerasan di masa depan. Akhirnya, sebagai masyarakat, kita perlu terus mendukung dan mendorong tindakan yang transparan dari para pemimpin kita. Hanya dengan cara ini, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari korupsi.