Aksi unjuk rasa menolak UU TNI di Malang berakhir ricuh, 6 orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Hingga kini, satu orang masih dalam perawatan Berita mengenai enam peserta aksi menolak Undang-Undang TNI di Malang yang dilarikan ke rumah sakit, dengan satu di antaranya masih menjalani perawatan, menunjukkan betapa pentingnya dialog dan pemahaman terkait isu-isu kebijakan yang berhubungan dengan militer dan pertahanan negara. Aksi penolakan yang terjadi adalah bentuk ekspresi demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan tuntutan mereka. Namun, kejadian ini juga menyoroti sejauh mana demonstrasi dapat berujung pada situasi yang tidak diinginkan dan berpotensi membahayakan keselamatan para peserta. Kekerasan atau bentrokan fisik selama demonstrasi sering kali mencerminkan ketegangan yang ada antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa. Penegakan hukum yang tegas tetapi tetap menghormati hak asasi manusia sangat penting agar suara masyarakat dapat didengar tanpa harus mengorbankan keselamatan individu. Situasi seperti ini menuntut keterampilan dialog yang lebih baik di antara pemangku kepentingan untuk menciptakan komunikasi yang terbuka dan produktif. Di sisi lain, penting untuk menganalisis isi dari UU TNI yang ditolak oleh peserta aksi tersebut. Terkadang, perubahan undang-undang yang berkaitan dengan militer dapat memicu perdebatan yang lebih luas terkait peran TNI dalam masyarakat sipil, hak asasi manusia, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk mendalami substansi hukum tersebut sangat penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga merasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi kunci untuk1 menjembatani perbedaan pandangan dan sikap terhadap kebijakan publik. Dalam kasus ini, pemaparan yang lebih transparan mengenai tujuan dan dampak dari UU TNI oleh pemerintah dapat membantu meredakan ketegangan. Dengan informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat diharapkan dapat memahami alasan di balik pembuatan undang-undang tersebut dan mengemukakan pendapat mereka dengan konstruktif. Akhirnya, kejadian ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam setiap bentuk demonstrasi. Hal ini meliputi tanggung jawab para penyelenggara aksi untuk memastikan bahwa kegiatan berlangsung damai dan terhindar dari provokasi yang bisa menimbulkan situasi berbahaya. Di sisi lain, pihak keamanan juga diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengendalian kerumunan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak sipil. Dengan demikian, semoga ke depan kita dapat mencapai keseimbangan antara mengekspresikan pendapat dan menjaga keamanan bersama.