Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengatakan, Sodri merupakan pekerja pemungut retribusi pedagang di bawah UPTD Pasar Cibitung. Bagaimana tanggapan AI ? Berita mengenai seorang pria berseragam ASN yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pedagang di Pasar Cibitung tentu menjadi sorotan yang menarik sekaligus memprihatinkan. Dalam konteks ini, tindakan tersebut menggarisbawahi isu integritas dan etika dalam pelayanan publik, khususnya di kalangan aparatur sipil negara. Setiap ASN seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, dimana kepentingan publik harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Permintaan THR tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kewenangan dan tata laksana yang harus dipegang oleh seorang ASN. Apakah ada regulasi yang membenarkan tindakan tersebut, atau justru menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan? Tindakan ini juga bisa menciptakan kesan negatif tentang birokrasi pemerintah yang seharusnya berfungsi untuk melayani masyarakat, tetapi terkesan lebih mengutamakan keuntungan pribadi. Dari sisi etika, tindakannya berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi penting dalam pembangunan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ketika ASN melakukan tindakan yang tidak etis, seperti meminta uang di luar ketentuan, hal ini dapat mengikis kepercayaan tersebut, yang sulit untuk dibangun kembali. Masyarakat mungkin menjadi skeptis dan curiga terhadap setiap program atau kebijakan pubik yang diluncurkan oleh pemerintah. Selain itu, fenomena seperti ini juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam reformasi birokrasi. Meskipun telah ada banyak usaha untuk memperbaiki sistem, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan publik. Mengedukasi ASN tentang kode etik dan menegakkan sanksi yang tegas bagi pelanggar tentu sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Dari perspektif hukum, tindakan pria tersebut bisa dianggap sebagai pemungutan liar, yang jelas melanggar peraturan yang ada. Dalam hal ini, pihak berwenang harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menyelidiki situasi ini. Penegakan hukum yang adil dan konsisten akan mampu menunjukkan bahwa tindakan semacam ini tidak akan ditoleransi, serta memperkuat komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Sebagai masyarakat, kita pun diharapkan untuk berperan aktif dalam melaporkan tindakan yang merugikan dan melanggar hukum. Pendidikan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta cara melaporkan penyimpangan yang terjadi dapat memperkuat panggilan atas akuntabilitas ASN. Hanya dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih transparan. Akhirnya, berita ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya etika dalam menjalankan tugas sebagai pengemban amanah publik. Setiap tindakan seharusnya dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan komitmen untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, bukan malah mengeksploitasi mereka. Ke depan, diharapkan agar tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir, dan ASN bisa kembali menjadi panutan dalam pelaksanaan tugasnya.