Empat mahasiswa UI mengajukan gugatan terhadap Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara. Mereka meminta pejabat tak rangkap jabatan jadi pengurus parpol. Tanggapan terhadap berita yang berjudul "UU Kementerian Negara Digugat, Pejabat Diminta Tak Rangkap Urus Partai" dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berkaitan dengan dinamika politik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Pertama-tama, penggugatannya UU Kementerian Negara menunjukkan adanya keprihatinan terhadap potensi konflik kepentingan yang muncul ketika pejabat publik merangkap jabatan, khususnya dalam posisi di partai politik. Hal ini penting untuk dicermati karena peran pejabat publik seharusnya tidak hanya fokus pada kepentingan politik sesaat, tetapi juga pada kepentingan rakyat dan negara secara keseluruhan. Dengan larangan rangkap jabatan, diharapkan pejabat bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa adanya pengaruh dari kepentingan partai yang dapat mengaburkan lensa kebijakan publik. Kedua, menggugat UU ini juga dapat dilihat sebagai langkah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ketika pejabat publik memiliki komitmen yang kuat terhadap tugasnya, akan ada kepercayaan lebih dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, ketika ada pejabat yang merangkap jabatan, masyarakat mungkin merasa skeptis dan mencurigai bahwa kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya demi kepentingan umum, melainkan lebih kepada kepentingan partai atau golongan tertentu. Namun, di sisi lain, perlu juga diakui bahwa pengaturan mengenai rangkap jabatan ini harus dilakukan secara hati-hati. Dalam konteks politik Indonesia yang masih dalam proses pembelajaran demokrasi, ada kekhawatiran bahwa larangan yang terlalu ketat justru dapat mengurangi keterlibatan partai politik dalam pemerintahan. Partai politik memiliki peran penting dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah, dan terkadang keterlibatan pejabat partai di dalam pemerintahan dapat menjadi jembatan antara suara rakyat dan keputusan kebijakan. Lebih jauh lagi, tantangan lain dalam persoalan ini adalah bagaimana mengimplementasikan larangan rangkap jabatan tersebut secara efektif. Terdapat banyak variabel yang dapat memengaruhi proses pemerintah, dan seringkali perubahan kebijakan membutuhkan waktu serta kesadaran kolektif dari pejabat dan partai politik. Oleh karena itu, dukungan dan pemahaman yang kuat dari berbagai pihak akan sangat penting agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, penggugatannya UU Kementerian Negara tentang pelarangan rangkap jabatan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas pemerintah di Indonesia. Langkah ini harus diimbangi dengan dialog konstruktif antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga dapat diterima dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.