Pemerintah disarankan menggelar seleksi bagi militer aktif yang bakal menempati jabatan sipil seusai revisi Undan-Undang TNI. Berita mengenai penempatan anggota TNI di jabatan sipil selalu menjadi topik yang menarik dan kontroversial, terutama di Indonesia, di mana hubungan antara militer dan pemerintah sipil sering kali menjadi sorotan publik. Teks berita yang menyebutkan bahwa TNI yang mengisi jabatan sipil seharusnya melalui proses seleksi, bukan hanya ditunjuk oleh Mabes, mengandung beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan pejabat publik, termasuk di sektor sipil. Penunjukan sepihak oleh Mabes bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, bahwa hanya segelintir orang yang memiliki koneksi yang dapat memperoleh posisi strategis. Hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menciptakan keraguan mengenai integritas sistem pemerintahan yang ada. Kedua, posisi jabatan sipil memiliki karakteristik dan tuntutan yang berbeda dari tugas militer. Anggota TNI yang ditempatkan di jabatan sipil perlu memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Jika proses seleksi tidak dilaksanakan secara adil, ada risiko besar bahwa individu yang tidak memenuhi syarat, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman, akan menduduki posisi tersebut. Ini dapat berdampak negatif pada efektivitas kebijakan yang diambil dan pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Selanjutnya, penting untuk melihat sejarah hubungan TNI dan pemerintahan sipil di Indonesia. Sejak Orde Baru dan seterusnya, militer memiliki peran yang signifikan dalam politik dan pemerintahan. Namun, memasuki era reformasi, terdapat dorongan kuat untuk memisahkan urusan sipil dan militer guna memperkuat demokrasi. Dengan mengadakan seleksi yang ketat untuk jabatan sipil yang diisi oleh anggota TNI, kita sebenarnya sedang menegakkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong profesionalisme dalam pemerintahan. Proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi tidak hanya akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang memenuhi syarat, tetapi juga mampu menumbuhkan lingkungan kerja yang kompetitif dan produktif. Ini selaras dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, penempatan anggota militer di posisi sipil harus dipahami sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas instansi pemerintahan, bukan sebagai sarana untuk mengontrol atau mengintervensi kebijakan publik. Akhirnya, penting bagi kita semua untuk membangun diskursus yang sehat terkait isu ini. Kita harus memberikan ruang bagi pandangan yang berbeda dan mendiskusikan secara terbuka mengenai dampak dari pengangkatan anggota TNI di posisi sipil. Melalui dialog ini, diharapkan akan muncul kebijakan yang lebih baik, yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang lebih baik di Indonesia.