ASN gadungan berkomplot dengan 3 temannya meminta THR kepada pedagang di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam semalam, mereka meraup Rp 1,6 juta. Berita mengenai ASN (Aparatur Sipil Negara) gadungan yang melakukan tindakan pemalakan terhadap pedagang di Bekasi dengan mengklaim sebagai pejabat pemerintah adalah sebuah isu yang sangat mencolok dan menggambarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan serta integritas yang rendah. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga mencoreng nama baik seluruh institusi pemerintahan. Pemalakan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai ASN menyoroti adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, tindakan pengawasan terhadap ASN harus diperketat dan lebih transparan. Masyarakat harus merasa aman dan terjamin saat berinteraksi dengan pejabat pemerintah, tanpa takut menjadi sasaran tindakan kriminal seperti pemalakan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka agar tidak mudah terjebak dalam situasi yang merugikan. Dari sisi hukum, penting untuk menindak tegas oknum yang terlibat dalam tindakan criminal seperti ini. Penegakan hukum yang ketat tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila masyarakat melihat bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatan, maka mereka akan lebih percaya bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan terhadap THR (Tunjangan Hari Raya). Pemerintah harus memastikan bahwa semua aliran dana, termasuk THR, dikelola dengan benar dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pengawasan menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri, diharapkan praktik-praktik kotor seperti pemalakan ini dapat diminimalisir. Dari perspektif sosial, masyarakat perlu bersatu untuk melawan tindakan-tindakan yang merugikan seperti ini. Kolaborasi antara warga, pihak kepolisian, dan pemerintah setempat akan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Dengan peningkatan kesadaran dan aksi kolektif dari masyarakat, diharapkan pelaku kejahatan dapat diberantas dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat dipulihkan. Menutup pandangan tentang berita ini, penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, serta memahami dampak dari tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mencoreng nama baik ASN. Melalui tindakan proaktif dalam menjaga integritas dan keamanan masyarakat, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Keberhasilan dalam menangani isu ini dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.