Suasana di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya semakin mencekam, karena aksi demo tolak UU TNI yang terus memanas hingga Senin (24/3/2025) sore. Berita mengenai demonstrasi yang terjadi di Gedung Grahadi, Surabaya, menyoroti dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks di Indonesia. Pada dasarnya, demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekpresi yang dijamin oleh undang-undang, dimana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ketika aksi demo berubah menjadi anarkis, hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas dan tujuan dari aksi tersebut. Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan demonstrasi menjadi anarkis adalah kurangnya dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakpuasan terhadap UU TNI yang disampaikan oleh para demonstran menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap proses legislatif yang berjalan. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya lebih proaktif untuk mendengarkan keluhan masyarakat dan memberikan ruang bagi diskusi agar isu-isu yang menyangkut kepentingan publik dapat dikelola dengan lebih baik. Selain itu, situasi yang mencekam dan tindakan anarkis terkadang juga dipicu oleh infiltrasi oknum yang tidak bertanggung jawab. Munculnya provokator dalam situasi demonstrasi bisa memperburuk keadaan, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan dalam menjaga ketertiban. Penting bagi para peserta demonstrasi untuk tetap menjaga fokus pada isu utama yang ingin disampaikan dan tidak terprovokasi oleh tindakan yang dapat merugikan tujuan mereka. Dari perspektif masyarakat, kekhawatiran atas UU TNI juga mencerminkan kesadaran politik yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya pasif, tetapi juga aktif dalam menuntut akuntabilitas dari para pemangku kebijakan. Di satu sisi, hal ini patut diapresiasi, namun di sisi lain, perlu ada edukasi politik agar masyarakat memahami proses legislasi dan cara-cara efektif dalam menyampaikan aspirasi mereka. Akhirnya, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan publik. Ini dapat dilakukan melalui transparansi dalam pengambilan keputusan, akses terbuka bagi masyarakat untuk berdialog, serta penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Menciptakan ruang komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mencegah terjadinya demonstrasi yang anarkis di masa mendatang, sehingga aspirasi rakyat dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan bijak.