Demo menolak UU TNI di Gedung Grahadi Surabaya berakhir anarkis. Sejumlah polisi yang mengamankan demo mengalami luka. Berita tentang demonstrasi yang menolak Undang-Undang TNI di Surabaya, yang berujung pada sejumlah polisi terluka akibat terkena batu dan petasan, mencerminkan situasi yang semakin kompleks di Indonesia terkait dengan isu-isu ketahanan, reformasi militer, dan hak asasi manusia. Tindakan demonstrasi menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa UU tersebut mungkin dapat memicu potensi pelanggaran hak asasi manusia atau memperkuat kekuasaan militer tanpa pengawasan yang memadai. Satu sisi positif dari demonstrasi ini adalah adanya ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka, yang merupakan unsur penting dalam sebuah demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi atau yang dirasa dapat mengancam kebebasan sipil. Namun, ketika demonstrasi berakhir dengan kekerasan, seperti yang terjadi di Surabaya, hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari metode pengungkapan pendapat yang damai menuju tindakan yang lebih agresif, yang dapat menimbulkan ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan. Kekerasan yang melibatkan petugas keamanan dan demonstran adalah fenomena yang perlu diawasi dan ditangani dengan serius. Ketika polisi terluka, ini menunjukkan bahwa situasi dapat meluas dan menjadi tidak terkendali, yang berpangkal dari ketidakpuasan mendalam dari masyarakat. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang tidak hanya melibatkan tindakan represif tetapi juga dialog yang konstruktif. Penting juga untuk mencermati bagaimana media dan masyarakat mempersepsikan demonstrasi tersebut. Narasi yang dibangun seputar peristiwa ini dapat memengaruhi pandangan publik terhadap kebijakan tertentu dan lembaga-lembaga negara. Jika media menyoroti luka yang diderita oleh polisi tanpa membahas latar belakang dari demonstrasi, hal ini berpotensi menimbulkan simpati yang tidak seimbang dan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih besar yang sedang diperjuangkan oleh para demonstran. Selanjutnya, perlu ada penanganan yang bijaksana dari pihak berwenang untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut. Pendekatan yang lebih humanis dan dialogis seharusnya diutamakan untuk meredakan ketegangan, serta mendorong kesadaran akan pentingnya hak untuk berdemo dalam kerangka demokrasi. Tindakan represif yang berlebihan terhadap demonstran hanya akan menambah kebencian dan ketidakpuasan, yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun. Akhirnya, insiden semacam ini harus dijadikan sebagai pelajaran oleh semua pihak. Setiap ancaman terhadap keamanan harus ditanggapi dengan proporsional, dan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam aksi demonstrasi perlu diperkuat. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan resolusi damai atas perbedaan pendapat. Hanya dengan cara itu, Indonesia dapat terus melangkah ke arah yang lebih demokratis dan berkeadilan.