Pihak kepolisian mulai membubarkan paksa massa aksi demo tolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/3/2024). Bagaimana tanggapan AI ? Tentu saja, berita mengenai demo penolakan UU TNI di Grahadi Surabaya yang berujung ricuh adalah sebuah isu yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks demokrasi, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk ekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Namun, situasi yang berujung pada kericuhan menandakan adanya ketegangan yang perlu dikelola dengan baik oleh semua pihak. Pertama-tama, penting untuk memahami latar belakang dari kenapa mahasiswa dan masyarakat merasa perlu untuk berunjuk rasa. Penolakan terhadap UU TNI mungkin berkaitan dengan berbagai isu, termasuk kekhawatiran akan meningkatnya kekuasaan militer dalam ranah sipil, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya transparansi dalam proses legislasi. Aspirasi dan kekhawatiran masyarakat dalam hal ini seharusnya didengar dan diperhatikan oleh pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjawab kebutuhan rakyat. Namun, di sisi lain, kericuhan yang terjadi selama demonstrasi menunjukkan bahwa ada faktor-faktor pemicu yang mungkin mengakibatkan situasi menjadi tidak terkendali. Tindakan kekerasan, baik dari pihak demonstran maupun aparat kepolisian, hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Polisi, misalnya, perlu dilatih untuk menangani demonstrasi dengan cara yang tidak bersifat represif, melainkan lebih kepada mediasi dan perlindungan terhadap para demonstran. Penting juga untuk tidak melupakan hak untuk berdemonstrasi dan menyuarakan pendapat. Dalam konteks ini, peran media sangat fundamental. Liputan yang objektif dan berimbang dapat membantu masyarakat memahami situasi dengan lebih baik dan mendorong diskusi yang konstruktif. Jangan sampai berita yang beredar justru memperkeruh suasana dan menggiring opini publik ke arah yang negatif. Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah evaluatif terhadap UU yang diprotes. Dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, dapat menjadi langkah penting untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Akhirnya, kericuhan yang terjadi dalam demo ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Menciptakan ruang bagi dialog dan saling pengertian adalah kunci untuk mencegah protes yang berujung pada kekerasan di masa mendatang. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan konstruktif.