Polisi menyusuri jalan-jalan protokol mencari pendemo tolak UU TNI yang masih tersisa. Polisi menyusuri Jalan Panglima Sudirman, Pemuda, dan Yos Sudarso. Berita tentang "Polisi Sisir Jalan Protokol Surabaya Antisipasi Sisa Pendemo Tolak UU TNI" mencerminkan situasi sosial-politik yang dinamis di Indonesia, terutama terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penolakan terhadap UU TNI menunjukkan bahwa masih ada suara masyarakat yang ingin diperhatikan dan diakomodasi oleh pemerintah. Aksi demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka, baik itu setuju maupun tidak setuju terhadap kebijakan tertentu. Dalam konteks ini, langkah polisi untuk 'sisir' jalan protokol di Surabaya bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan atau tindakan anarkis dari para pendemo. Ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian berusaha menjaga ketertiban dan keamanan publik agar tidak terganggu oleh aksi protes yang bisa berkembang menjadi lebih besar. Namun, tindakan ini juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang sikap pemerintah dan aparat keamanan dalam merespons suara masyarakat. Apakah mereka lebih cenderung untuk menekan protes, ataukah ada ruang dialog yang terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat? Di satu sisi, penting bagi aparat keamanan untuk bersikap tegas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, di sisi lain, mereka juga harus mampu berempati dan memahami latar belakang dari penolakan terhadap UU TNI tersebut. Rakyat mungkin memiliki alasan yang kuat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, seperti kekhawatiran tentang dampak kebijakan tersebut terhadap hak asasi manusia, atau potensi penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Respons terhadap aksi demonstrasi ini menjadi cerminan dari komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Jika pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menciptakan jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang berbeda pendapat, maka ini akan berkontribusi pada stabilitas sosial. Dialog yang konstruktif adalah kunci untuk menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Sebelum menanggapi dengan tindakan represif, sebaiknya pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengadakan forum atau dialog terbuka dengan perwakilan pendemo. Dengan demikian, permasalahan yang ada dapat diurai, dan solusi yang lebih berkelanjutan dapat dicari. Sebab, di balik aksi protes, terdapat keinginan masyarakat untuk diperhatikan dan dihargai hak-hak serta pendapatnya. Dalam era informasi yang cepat ini, penting bagi pemerintah untuk memahami bahwa aksi demonstrasi bisa dimotivasi oleh isu-isu yang berakar dalam masyarakat. Kontrol yang terlalu ketat terhadap aksi protes justru bisa memicu ketidakpuasan yang lebih mendalam dan meluas. Menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka adalah langkah yang bijak. Akhirnya, dalam menangani situasi seperti ini, dibutuhkan keseimbangan antara menjaga keamanan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Jika dapat diterapkan dengan baik, pendekatan yang inklusif ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.