Mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menolak Undang-Undang TNI yang baru disahkan. Berita tentang mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menggambarkan dinamika kompleks antara kepentingan politik, militer, dan masyarakat sipil. Tindakan demonstrasi ini mencerminkan suara generasi muda yang mulai semakin vokal terhadap isu-isu yang mereka nilai berpotensi merugikan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dalam kehidupan sipil, yang pernah menjadi isu pada era Orde Baru, adalah hal yang sangat relevan untuk diperhatikan. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa ketika militer memiliki peran yang signifikan dalam ranah sipil, konsekuensi yang muncul seringkali lebih banyak dampak negatifnya. Mahasiswa yang berdemo menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memahami sejarah itu, tetapi juga merasakan dampak dari situasi politik yang tidak stabil. Kehadiran kembali struktur kekuasaan yang memberi ruang bagi militer untuk berperan dalam sektor sipil bisa mengancam fondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah setelah reformasi. Pendidikan dan kesadaran politik mahasiswa saat ini perlu diapresiasi, karena mereka menunjukkan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi. Melalui aksi demonstrasi, mereka berusaha mengedukasi masyarakat luas tentang konsekuensi dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berpotensi mengikis ruang demokrasi. Hal ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang kritis dan aktif dalam berbagai isu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa demonstrasi juga dapat memunculkan reaksi berbeda dari pemerintah. Terkadang, aksi protes dianggap sebagai tantangan atau ancaman oleh pemerintah, yang dapat berujung pada tindakan represif terhadap demonstran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melihat aksi tersebut sebagai bagian dari dialog yang sehat dalam demokrasi, bukan sebagai bentuk pemberontakan. Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat, terutama dari generasi muda yang akan menjadi penerus di masa depan. Di sisi lain, dukungan terhadap aspirasi mahasiswa juga harus datang dari masyarakat luas. Publik harus menyadari bahwa peran serta mereka dalam mengawasi kebijakan pemerintah sangat penting. Kesadaran kolektif ini dapat memperkuat posisi masyarakat dalam mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan menentang segala bentuk penindasan. Dalam kesimpulannya, aksi demonstrasi mahasiswa di NTT menyoroti pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Kekhawatiran tentang kembalinya dwifungsi TNI adalah sinyal bahwa masyarakat tidak lengah terhadap kemunduran dalam hal hak-hak sipil. Dialog antara pemerintah dan masyarakat harus terus diupayakan untuk mencapai tatanan sosial yang lebih adil dan seimbang. Semoga, suara-suara yang muncul dalam demonstrasi ini dapat menjadi katalisator untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia ke depan.