Massa tolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi akhirnya benar-benar bubar. Itu setelah polisi menyisir Taman Apsari, Jalan Pemuda hingga Jalan Yos Sudarso. Berita yang berjudul "Pendemo Dipastikan Bubar Usai Disisir di Semua Titik Jalan Protokol" mengisyaratkan bahwa otoritas setempat telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan situasi demonstrasi dengan alasan keamanan dan ketertiban umum. Tindakan menyisir atau membubarkan pendemo di seluruh titik jalan protokol menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mencegah terjadinya kerusuhan atau gangguan yang lebih besar dalam masyarakat. Satu pihak, tindakan ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas. Di banyak negara, demonstrasi dapat berpotensi menimbulkan kerusuhan atau bahkan anarki jika tidak dikelola dengan baik. Pengawasan yang ketat dan pembubaran demonstrasi di titik-titik strategis mungkin ditujukan untuk mencegah penumpukan massa yang bisa berkonflik dengan aparat keamanan atau mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Namun, ada sisi negatif yang perlu diperhatikan dalam konteks pembubaran demonstrasi. Salah satunya adalah hak berkumpul dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi di banyak negara. Membubarkan pendemo dengan cara yang keras dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, menciptakan citra bahwa pemerintah tidak menghargai aspirasi warga. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan publik dan menghormati hak-hak sipil. Di sisi lain, pembubaran demonstrasi yang efektif juga memerlukan komunikasi yang jelas dari pihak berwenang kepada masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa tidak ada dialog atau pemahaman antara pemerintah dan pendemo, maka kemungkinan terjadinya konflik akan semakin tinggi. Memfasilitasi ruang diskusi untuk aspirasi masyarakat, sebelum menerapkan langkah-langkah pembubaran, dapat menjadi pendekatan yang lebih konstruktif. Jika tindakan ini dilakukan secara paksa dan tanpa pertimbangan, bukan tidak mungkin hal ini akan memperburuk ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Di zaman sekarang, dengan semakin berkembangnya media sosial, efek dari tindakan pembubaran demonstrasi bisa meluas dan memicu reaksi publik yang lebih besar. Hal ini dapat berujung pada demonstrasi yang lebih besar di masa depan dengan lebih banyak tuntutan. Akhirnya, dalam menilai berita ini, penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Tindakan pembubaran tidak bisa dianggap sebagai solusi akhir terhadap permasalahan sosial atau politik yang mendasari demonstrasi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam tentang akar penyebab demonstrasi dan mencari cara-cara yang lebih damai untuk menyelesaikan ketidakpuasan di masyarakat. Dalam kesimpulannya, walaupun langkah-langkah pembubaran pendemo dapat dipahami dari sudut pandang menjaga ketertiban, penting untuk tidak mengabaikan hak-hak sipil dan kebutuhan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat. Dialog dan pemahaman adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan warga negara.