Polrestabes Surabaya menyelidiki kasus perusakan sejumlah properti milik pemerintah daerah setempat saat unjuk rasa menyikapi UU TNI. Berita mengenai penyelidikan polisi terhadap kerusakan properti pemerintah daerah (Pemda) selama unjuk rasa di Surabaya mencerminkan dinamika yang kompleks antara masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah. Unjuk rasa sering kali merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Namun, ketika unjuk rasa berujung pada kerusakan properti, ini menimbulkan pertanyaan tentang batasan ekpresi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan motivasi di balik unjuk rasa tersebut. Biasanya, unjuk rasa dipicu oleh rasa ketidakpuasan yang mendalam terhadap suatu kebijakan atau situasi sosial. Ketika suara rakyat tidak didengar, sering kali mereka merasa bahwa tindakan drastis, termasuk demonstrasi, adalah satu-satunya cara yang tersisa. Namun, tindakan vandalisme atau kerusakan tidak hanya merugikan pihak pemerintah tetapi juga mengaburkan pesan yang ingin disampaikan oleh para demonstran. Pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, namun mereka juga harus melakukannya dengan arif dan bijaksana. Penegakan hukum yang terlalu keras justru bisa memicu reaksi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan dialogis antara kepolisian dan para pengunjuk rasa sangat penting. Hal ini dapat membantu mencegah ketegangan yang lebih besar dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Dalam hal ini, pendidikan tentang hak berdemonstrasi dan tanggung jawab kolektif menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diingatkan bahwa hak untuk menyuarakan pendapat harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan orang lain atau merusak aset publik. Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan ruang bagi setiap suara untuk didengar dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat. Masyarakat yang merasa didengar cenderung akan lebih tenang dan konstruktif dalam menyampaikan pendapat mereka. Kerusakan yang terjadi saat unjuk rasa di Surabaya juga bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan publik yang ada. Jika protes tersebut lebih berkaitan dengan kebijakan yang tidak menguntungkan atau kurangnya transparansi, maka perhatian lebih harus diberikan untuk menjawab kekhawatiran tersebut. Dalam situasi ini, sinergi antara kebijakan publik dan aspirasi masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Selanjutnya, peran media dalam pemberitaan juga memiliki dampak besar terhadap persepsi publik. Berita yang berfokus pada kerusakan properti dapat menggeser perhatian dari isu-isu yang lebih mendasar yang diangkat oleh para pengunjuk rasa. Sebaiknya, media juga menunjukkan konteks dan alasan di balik unjuk rasa tersebut, bukan hanya hasil akhir dari tindakan tersebut. Dengan begitu, masyarakat umum bisa mendapatkan gambaran yang lebih holistik dan menghindari simpulan yang sepihak. Pentingnya dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat juga tidak bisa diabaikan. Sebuah forum di mana warga bisa berbicara langsung dengan pejabat pemerintah dan kepolisian dapat membantu menjembatani kesenjangan pemahaman yang ada. Inisiatif seperti ini tidak hanya bisa meredakan ketegangan, tetapi juga membuka peluang untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang mendesak. Di akhir, meskipun tindakan anarkisme harus ditindak tegas, lebih penting untuk memahami konteks dan akar masalah dari tindakan tersebut. Hanya dengan cara ini masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum dapat bekerja sama untuk menciptakan atmosfer yang lebih harmonis dan kooperatif. Jika tidak, siklus unjuk rasa yang berujung pada kerusakan properti bisa terus berulang, menciptakan lebih banyak konflik daripada solusi.