Sebanyak enam peserta demo tolak UU TNI di Kota Malang, Jawa Timur, diamankan oleh Polresta Malang Kota, Minggu (23/3/2025) malam. Berita mengenai enam pendemo yang diamankan saat kericuhan dalam demonstrasi menolak RUU TNI di Malang menunjukkan betapa pentingnya kebebasan berekspresi dalam konteks politik di Indonesia. Demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan sikap terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai atau merugikan. Namun, ketika aksi tersebut berujung pada kericuhan, hal ini menciptakan segudang masalah yang perlu dicermati secara kritis. Pertama, situasi seperti ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh aparat keamanan dalam menjamin ketertiban umum sambil tetap menghormati hak asasi manusia. Memang, aparat memiliki kewajiban untuk mengatur dan menjaga keamanan, tetapi mereka juga harus bertindak secara proporsional, menghindari tindakan represif yang dapat memicu lebih banyak ketegangan dan konflik. Penangkapan pendemo, dalam konteks ini, sering kali diperdebatkan; ada yang melihatnya sebagai langkah perlu untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat. Kedua, kericuhan yang terjadi sering kali mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, RUU TNI menjadi fokus protes yang menunjukkan bahwa banyak pihak yang merasa khawatir akan dampak kebijakan tersebut terhadap demokrasi dan partisipasi sipil. Isu-isu yang bersinggungan dengan militerisasi dalam politik selalu menjadi sorotan, dan hal ini mencerminkan betapa pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Jika aspirasi dan kekhawatiran masyarakat tidak didengar, maka aksi protes seperti ini akan terus terjadi. Di sisi lain, kericuhan dalam demonstrasi juga seringkali menciptakan distorsi atas pesan yang ingin disampaikan oleh para demonstran. Media seringkali lebih fokus pada aspek kerusuhan dan penangkapan, sehingga esensi dari tuntutan yang disuarakan bisa terabaikan. Ini adalah tantangan bagi semua pihak—baik pemerintah, media, maupun masyarakat—untuk memastikan bahwa dialog yang konstruktif dapat terjadi tanpa terpengaruh oleh tindakan kekerasan. Di era informasi seperti sekarang, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya mengikuti berita dengan emosi tetapi juga mencari informasi yang komprehensif mengenai latar belakang isu. Ini akan membantu membangun kesadaran yang lebih dalam mengenai situasi yang dihadapi, serta memberikan dukungan yang lebih solid bagi perubahan yang diinginkan. Sebaliknya, pemerintah juga perlu mendengarkan dan melakukan pendekatan yang lebih humanis untuk memahami dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dengan berbagai dinamika yang ada, jelas bahwa isu-isu seperti RUU TNI akan terus menjadi topik hangat di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk perlunya ruang bagi dialog yang terbuka dan konstruktif antara semua pemangku kepentingan. Hanya dengan cara itulah kita dapat berharap untuk mencapai resolusi yang damai dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap suara, termasuk yang berbeda pendapat, mendapatkan tempat yang layak dalam proses demokrasi.