Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti menjadi dewan penasihat Dekopin 2024-2029. Berita mengenai penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan mantan Kapolri sebagai Dewan Penasihat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menunjukkan langkah strategis dalam upaya memperkuat koperasi di Indonesia. Keberadaan tokoh-tokoh penting ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan, baik dalam hal kebijakan maupun implementasi program koperasi. Hal ini juga mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya peran koperasi dalam mendukung perekonomian nasional. Salah satu dampak positif dari keterlibatan KSAD dan eks Kapolri adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Dengan hadirnya figur-figur yang memiliki reputasi dan pengalaman dalam kepemimpinan, diharapkan dapat memberikan legitimasi dan pengaruh yang lebih besar dalam mempromosikan koperasi sebagai alternatif dalam menggerakkan perekonomian lokal. Ini penting mengingat koperasi memiliki potensi yang besar dalam memberdayakan masyarakat, khususnya di tingkat desa. Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa peran serta Dewan Penasihat ini tidak hanya bersifat simbolis. Dibutuhkan komitmen dan aksi nyata untuk mendorong pertumbuhan koperasi yang efisien dan berkelanjutan. Hal ini termasuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan, hingga menciptakan akses keuangan yang lebih baik untuk koperasi. Keterlibatan pejabat tinggi dalam organisasi ini juga bisa menjadi jembatan untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan koperasi. Dengan jaringan yang luas, mereka dapat memfasilitasi kerjasama antara koperasi dan berbagai lembaga kerajaan atau swasta lainnya, yang pada gilirannya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Terlepas dari hal-hal positif tersebut, tantangan yang dihadapi koperasi di Indonesia tidaklah sedikit. Masih ada banyak koperasi yang kesulitan dalam manajemen, akses permodalan, dan pemasaran produk. Oleh karena itu, Dekopin di bawah bimbingan Dewan Penasihat perlu fokus untuk menyusun program yang konkret dan terukur untuk mengatasi isu-isu tersebut, bukan hanya sekadar melibatkan tokoh-tokoh penting tanpa adanya tindak lanjut yang jelas. Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran KSAD dan eks Kapolri dalam Dekopin juga mengisyaratkan bahwa penguatan sektor koperasi adalah bagian dari agenda pembangunan yang lebih besar. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung, diharapkan koperasi dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Di era digital dan globalisasi saat ini, koperasi yang adaptif dan inovatif akan memiliki peluang lebih untuk bersaing. Secara keseluruhan, penunjukan KSAD dan eks Kapolri sebagai Dewan Penasihat Dekopin dapat dilihat sebagai langkah maju yang positif. Namun, keberhasilan dari langkah ini akan sangat bergantung pada komitmen dan tindakan nyata yang diambil untuk menghadapi tantangan yang ada dan mengoptimalkan potensi koperasi di Indonesia. Keberlanjutan dan dampaknya pada masyarakat luas harus menjadi fokus utama agar inisiatif ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mampu memberikan manfaat langsung bagi rakyat.