Sekitar 25 orang massa aksi tolak UU TNI di Gedung Negara Grahadi Surabaya ditangkap aparat. Berita mengenai penangkapan massa aksi yang menolak Undang-Undang TNI di Surabaya mencerminkan dinamika yang berlangsung dalam masyarakat saat ini, terutama terkait kebebasan berpendapat dan penegakan hukum. Tindakan penangkapan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pengunjuk rasa yang mempertahankan hak mereka untuk menyuarakan pendapat dan pihak berwenang yang berupaya menjaga ketertiban umum. Aksi protes adalah bagian fundamental dari demokrasi. Masyarakat berhak untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap suatu kebijakan atau undang-undang. Dalam konteks ini, UU TNI sering diperdebatkan karena dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia atau mengikis civil society. Penangkapan 25 orang demonstran menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih bijaksana dalam merespons aksi protes. Mengambil tindakan represif justru dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan masyarakat. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Penangkapan massa aksi dapat dipandang sebagai langkah untuk mencegah potensi kerusuhan yang dapat muncul jika demonstrasi tidak dikendalikan. Namun, penting bagi polisi untuk bertindak secara proporsional dan menghormati hak asasi manusia. Tindakan kekerasan atau pembatasan hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi bisa membawa dampak negatif bagi citra polisi dan pemerintah di mata publik. Penting juga untuk mencermati substansi dari UU TNI yang ditolak tersebut. Jika ada kekhawatiran mengenai isi undang-undang yang bisa mengancam demokrasi dan hak asasi manusia, sebaiknya ada dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Dialog ini menjadi kunci untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa harus mengandalkan kekuatan. Komunikasi yang terbuka akan membantu menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta meminimalisir konflik di masa depan. Akhirnya, situasi ini juga menggambarkan perlunya pendidikan politik di kalangan masyarakat. Masyarakat yang teredukasi tentang hak-haknya dan cara menyampaikan pendapatnya secara damai akan lebih cenderung untuk terlibat dalam proses demokrasi yang konstruktif. Penangkapan dapat menjadi titik balik untuk melakukan refleksi, baik bagi masyarakat yang berjuang untuk hak mereka, maupun bagi pemerintah dalam merespons aspirasi publik. Dialog yang produktif dan tindakan yang transparan akan sangat membantu dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.