Ketua PKB Jabar, Syaiful Huda, mengungkapkan kenaikan pengangguran muda di Jabar mencapai 1 juta. Dia mendorong DPRD dan Pemprov untuk mencari solusi. Berita mengenai tingginya angka pengangguran muda di Jawa Barat (Jabar) sangat mengkhawatirkan dan mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Anak muda merupakan sumber daya berharga bagi suatu daerah, dan ketika mereka terjebak dalam pengangguran, hal ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi regional dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Salah satu faktor yang mungkin penyebab tingginya angka pengangguran muda adalah kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Di era digital dan globalisasi saat ini, banyak sektor industri yang membutuhkan keterampilan khusus yang tidak selalu diajarkan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program-program pemberdayaan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi anak muda juga perlu diperkuat. Pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk merancang program yang efektif dalam memfasilitasi pelatihan kerja dan menjaga keterhubungan antara pendidikan dan dunia kerja. Inovasi dalam menciptakan peluang usaha baru dan start-up juga harus didorong agar anak muda tidak hanya bergantung pada lapangan kerja formal yang terbatas. Penting juga bagi Pemprov Jabar untuk mempromosikan kewirausahaan di kalangan anak muda. Dengan memberikan dukungan berupa modal, pelatihan, dan akses pasar, pemerintah dapat membantu anak muda menciptakan usaha mereka sendiri. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi angka pengangguran, tetapi juga dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih beragam dan tangguh. Selain itu, Perlu adanya kebijakan yang inklusif untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan—seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah—mendapatkan akses yang sama ke peluang kerja. Program-program bantuan sosial dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan kelompok-kelompok ini juga dapat dipertimbangkan. Akhirnya, dampak pengangguran pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial anak muda tidak boleh diabaikan. Pemprov Jabar perlu memperhatikan aspek ini dengan menyediakan layanan dukungan psikologis dan konseling bagi mereka yang terdampak. Mengatasi pengangguran muda bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan pendekatan holistik. Kesimpulannya, tingginya angka pengangguran muda di Jabar menunjukkan perlunya tindakan cepat dan strategis dari pemerintah. Melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, pengembangan keterampilan yang relevan, dan promosi kewirausahaan, dibutuhkan upaya yang komprehensif untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak muda di Jawa Barat.