Aksi demonstrasi di Surabaya berakhir dengan penangkapan 25 orang oleh polisi. Apa yang terjadi di Gedung Grahadi? Berita mengenai penangkapan 25 orang dalam demonstrasi menentang Undang-Undang TNI di Surabaya menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya terkait kebijakan publik. Di satu sisi, demonstrasi adalah bagian dari hak berpendapat yang dijamin oleh konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, insiden semacam ini juga mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, yang bisa timbul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial atau berdampak negatif. Undang-Undang TNI sendiri sering kali menjadi sorotan karena implikasinya terhadap civil-military relations, atau hubungan antara militer dan masyarakat sipil. Banyak pihak yang khawatir bahwa peraturan-peraturan dalam undang-undang tersebut dapat memperlemah posisi masyarakat sipil dan meningkatkan kekuasaan militer dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberanian warga untuk berdemonstrasi menandakan adanya kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Penangkapan dalam demonstrasi bisa menjadi sorotan bagi penegakan hak asasi manusia. Jika penangkapan tersebut dilakukan secara berlebihan atau melanggar prosedur hukum yang berlaku, maka hal ini bisa menimbulkan backlash atau reaksi negatif dari publik. Masyarakat harus selalu diingatkan bahwa hak untuk berdemonstrasi harus dihormati, dan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Di sisi lain, tindakan keras terhadap demonstrasi juga dapat menciptakan citra negatif bagi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Organisasi-organisasi hak asasi manusia sering memantau situasi-situasi seperti ini dan dapat menilai tindakan pemerintah dalam konteks perlindungan kebebasan berpendapat. Seharusnya, pemerintah dapat melihat demonstrasi sebagai kesempatan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuka ruang dialog. Jika ada ketidakpuasan, dialog terbuka dan konstruktif bisa menjadi jembatan untuk menemukan solusi bersama. Dengan cara ini, kedudukan pemerintah sebagai representasi rakyat bisa diperkuat, dan ketidakpuasan di masyarakat dapat diminimalisir. Akhir kata, kejadian di Surabaya merupakan pengingat bahwa demokrasi memerlukan saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat. Setiap suara, termasuk suara yang menentang, perlu didengarkan dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks inilah, penanganan terhadap demonstrasi akan sangat menentukan bagaimana ke depan kualitas demokrasi dan hubungan antara pemerintah dan rakyat.