Dua jurnalis menjadi korban intimidasi dan kekerasan aparat saat meliput aksi tolak UU TNI di sekitar Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Senin (24/3) malam. Berita mengenai kekerasan dan intimidasi yang dialami oleh jurnalis saat meliput aksi tolak UU TNI mencerminkan masalah serius dalam hubungan antara media dan kekuasaan. Dalam situasi di mana kebebasan pers seharusnya dilindungi, insiden semacam ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh jurnalis dalam menjalankan tugas mereka untuk menginformasikan masyarakat. Pertama-tama, kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya menyerang individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terdistorsi. Di tengah demonstrasi atau aksi protes, laporan media sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai suara dan perspektif terdengar. Ketika jurnalis terhambat oleh tindakan kekerasan, suara mereka - dan dengan itu, suara rakyat - menjadi tereduksi, dan isu-isu penting mungkin tidak terpublikasi dengan baik. Kedua, tindakan intimidasi terhadap media agar meliput dengan cara tertentu atau menekan mereka untuk tidak memberitakan peristiwa tertentu adalah sebuah pelanggaran terhadap demokrasi. Hal ini menunjukkan usaha untuk mengendalikan narasi dan membatasi lapangan informasi yang tersedia bagi publik. Jurnalis memiliki peranan vital sebagai pengawas sosial, dan setiap upaya untuk melanggar kebebasan mereka patut dicontohkan sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga, pemerintah dan aparat keamanan harus menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi jangka panjang bagi citra dan legitimasi mereka di mata masyarakat. Ketidakpuasan terhadap keberadaan kekerasan terhadap jurnalis dapat memicu mistrust serta ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk menghargai dan melindungi kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Dalam konteks yang lebih luas, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada jurnalis, termasuk dengan melindungi hak-hak mereka, dan mendorong pemerintah untuk menetapkan regulasi yang melindungi kebebasan pers. Organisasi media dan lembaga perlindungan jurnalis juga perlu ikut aktif dalam mengadvokasi dan mendampingi jurnalis yang mengalami kekerasan atau intimidasi, sehingga mereka tidak merasa terisolasi dan berjuang sendiri. Secara keseluruhan, insiden kekerasan terhadap jurnalis dalam aksi protes menunjukkan betapa pentingnya membangun lingkungan yang mendukung kebebasan pers dan perlindungan terhadap pekerja media. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa demokrasi kita tetap kuat, transparan, dan mampu mencerminkan suara semua lapisan masyarakat.